Jika Tak Ada Itikad Baik PT Samator, Komisi I DPRD Bontang Tempuh Opsi Hak Angket

Bontang, PANRITA.News – Anggota komisi I DPRD Kota Bontang And Haris, menyampaikan, jika pihak PT. Samator tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan pembayaran gaji ex Karyawan nya, Maka Komisi I dapat melakukan Hak Angket.

Hal itu dilakukan jika Senin pekan depan 22/3 PT Samator Gas tidak memberikan jawaban atas gugatan pemohon.

Hak angket merupakan salah satu hak Legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

disampaikan anggota komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris disela mengikuti RDP bersama mantan karyawan PT Samator Gas, Perwakilan Perusahaan dan Disnaker Bontang.

“Kita akan kaji, kita akan lakukan hak angket, tidak menutup kemungkinan kita akan gunakan hak yang patut digunakan,” ucapnya.

Pasalnya, ucap politisi PKB ini, PT Samator Gas mengklaim tidak bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban upah dan pesangon yang belum dibayarkan.

Sementara PT SOS yang disinyalir sebagai perusahaan sub kontraktor tak kunjung datang hingga RDP digelar sebagai wadah fasilitator DPRD Bontang.

“Ternyata kepada PT SOS langsung SPK dari PT Samator,” ungkapnya.

Lanjut Abdul Haris, ia menyayangkan sikap Pihak Samator yang hingga saat ini belum memberikan kepastian menyanggupi tuntutan eks Karyawan nya.

“Seminggu lagi kami akan lakukan langkah-langkah. yang Tidak menutup kemungkinan kami akan cari kontrak kerja dengan SOS,” tutup anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris

Sebelumnya, Pihak Dinas tenaga kerja Kota Bontang telah melayangkan surat pada Disnaker Provinsi Kalimantan Timur untuk pemberian Sanksi kepada PT. Samator Gas. Sehubungan tidak adanya pelaporan ketenaga kerjaan selama beropeasi di Kota Bontang.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial Syaifullah, menjelaskan Disnaker Bontang dalam hal ini hanya memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti lanjuti oleh Pihak Disnaker Provinsi Kaltim melalui rekomendasi pengawas tenaga kerja.

Tinggalkan Komentar