Anggota Komisi I DPRD Bontang: Disnaker Perlu Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Haris.

Bontang, PANRITA.News – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Haris, Meminta kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan stakeholder untuk lebih masif dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (perda) No. 9 Tahun 2013 terkait Tenaga Kerja.

hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (8/3/2021) yang membahas terkait kisruh 21 Tenaga Kebersihan yg diputus kontrak nya oleh PT. Citra Setiawan Mandiri (CSM) Selaku pemenang tender pengadaan tenaga kebersihan.

Alasannya menurut dia, masih seringnya dijumpai persoalan baik tenaga kerja perusahaan maupun di pemerintahan kota Bontang.

” saya pikir saya secara pribadi meminta Disnaker, pemerintah dan dewan masif melakukan sosialisasi peraturan peraturan terkait dengan ketenagakerjaan ini.”

Abd haris menilai, jika kisruh permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman pihak perusahaan dan tenaga kerja terhadap Perda maupun Undang undang.

“baik pihak perusahaan maupun tenaga kerja agar paham isi perda dulu.” jelasnya

Sebagai contoh, haris menyebut, tidak adanya petunjuk tekhnis pelaksanaan Perda Alih daya Sehingga belum banyak dipahami secara baik oleh perusahaan yang berusaha di kota Bontang.

“contohnya Perda alih daya, masih banyak pihak perusahaan di Bontang yang belum memahami karena tidak ada juknis.” jelasnya.

ia bahkan mengusulkan untuk melakukan revisi Perda Alih Daya jika ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan induk diatasnya.

“perda inikan dibuat tahun 2018, saya tidak menemukan perwali yang mendampingi perda. Artinya ada missing link dan harus disempurnakan.” tutup legislator PKB ini.

Tinggalkan Komentar