DPRD Bontang Dorong Percepatan Pengalihan Aset Pemkot ke Instansi Vertikal

DPRD Bontang Dorong Percepatan Pengalihan Aset Pemkot ke Instansi Terkait

Bontang, PANRITA.News – Proses Hibah aset pemerintah Kota ke Instansi Vertikal akan Selesai Pada Minggu ke 2 Bulan November 2020. Hal tersebut terungkap dalan Rapat Gabungan Komisi II dan III terkait pengalihan Aset Pemerintah Kota Bontang ke Instansi Vertikal yang berlangsung Senin (26/10/2020)

Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang yang memimpin Rapat mengingatkan kembali pada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) untuk lebih Ektra dalam percepatan pengalihan aset.

“Setelah ini, ada lagi 18 Lahan aset di PKT Belimbing yang akan di hibahkan ke Pemerintah Kota itu harus diselesaikan,” kata Rustam.

Rustam melanjutkan, agar Perda terkait pengolahan Aset, bisa membantu BPAD dalam bekerja.

“Regulasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan proses hibah aset daerah ke vertikal. seperti Kantor kementrian Agama dan lainnya,” ujar Rustam.

Menanggapi hal tersebut, BPAD yang dalam hal ini diwakili oleh Deddy Haryanto Kepala Bidang Pengolahan Aset, mengatakan, bahwa akan memaksimalkan tanggung jawab terkait pengalihan kepemilikan aset Pemkot ke instansi Vertikal.

“Kami sudah mulai sejak 8 Oktober dan Mudah mudahan target kami, Minggu kedua bulan November (2020) bisa kami tuntaskan semua pak,” kata Deddy.

Sementara kepala BPN kota Bontang M.Irwansyah sangat menghargai sikap BPAD dalam tata kelola aset yang mengedepankan prinsip ke hati-hatian untuk menghindari aspek Hukum yang timbul dari pengalihan Aset milik pemerintah Kota Bontang Ke instansi Vertikal.

“Kami sangat mengerti dan menghargai sikap dari teman teman di Aset (BPAD) dalam proses pengalihan ini, tentu akan menghindari hal hal yang dapat berakibat hukum,” jelas irwansyah.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi III Amir tosina berharap agar BPN dan BPAD dapat bekerjasama dalam hal pencatatan aset aset daerah agar terinventarisir dengan baik.

“Jadi tolong pak, terutama dari Aset (BPAD) betul betul didata yang baik sehingga bisa diakomodir dan tidak ditunda, akan menyebabkan menumpuk pekerjaan,” jelasnya.

Amir Tosina mencontohkan pengurus Masjid Alhijra yang berada di Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan belum melakukan permohonan bantuan guna mendapat bantuan dari Pemerintah karena Lambat mengetahui kejelasan legalitas Masjid tersebut.

“Seandainya tidak ada Rapat waktu Itu (Agustus 2020) Mungkin kita tidak tau kalo masjid Alhijrah sudah bersertifikat,” tutup Amir Tosina.

Tinggalkan Komentar