DPP Upu Ana Amariang Mengutuk Keras Pertikaian Antar Warga di Negeri Liang Maluku Tengah

Muh. Faisal Selly/Ulath selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Upu Ana Amariang

Muh. Faisal Selly/Ulath selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Upu Ana Amariang.

Jakarta, PANRITA.News – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Upu Ana Amariang mengutuk keras Pertikaian antar kelompok warga yang terjadi di tengah perayaan Idul Adha 1441 Hijriah di Kabupaten Maluku Tengah Jumat 31 Juli 2020 lalu.

Bentrokan antar kelompok warga di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ini diketahui sudah kerap terlibat pertikaian, bahkan terjadi pula pada Kamis 02 Juli 2020 lalu.

Menurut Muh. Faisal Selly/Ulath selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Upu Ana Amariang, pertikaian tersebut telah mencoreng nama baik Negeri Liang dimata publik.

“Perbuatan itu sungguh tidak dapat dibenarkan, murni tindak pidana yang harus diusut tuntas,” tegas Muh. Faisal Selly/Ulath dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2020).

Ia menilai bahwa lambatnya penegakan hukum terkait pertikaian awal tanggal 02 Juli 2020 lalu yang mengakibatkan pembacokan, pembakaran motor, dan pengrusakan rumah tidak diproses pihak berwajib sebagaimana mestinya.

“Tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum kepada korban, sehingga memicu lahirnya konflik berkelanjutan tanggal 31 Juli 2020,” ujarnya.

Selain itu, Muh. Faisal Selly mengatakan, krisis kepemimpinan dan segala persoalan pemerintahan desa merupakan akar persoalan mendasar terciptanya pertikaian antar kelompok ini.

“Negeri Liang telah lama tidak memiliki Raja atau Kepala Desa Difinitif, PJS (Pejabat Sementara) Negeri Liang, lembaga Saniri, tokoh Agama, Pemuda, dan perangkat adat lainnya tidak bersinergi, sehingga negeri Liang tidak terurus dengan baik,” katanya.

Olehnya itu, berdasarkan hal-hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Upu Ana Amariang yang senantiasa peduli terhadap Negeri Liang, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk keras segala bentuk tindakan pertikaian antar kelompok warga di Negeri Liang baik pertikaian tanggal 02 Juli 2020 maupun tanggal 31 Juli 2020.

2. Meminta aparat penegak hukum untuk memproses, menyelidiki dan melakukan tindakan hukum terhadap oknum pelaku dan aktor intelektual dibalik pertikaian tersebut dengan tuntas, tegas, dan adil, serta meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban, dan tindakan pertikaian lanjutan dalam segala bentuknya di Negeri Liang.

3. Meminta PJS (pejabat sementara) Negeri Liang, Saniri, tokoh Agama, Pemuda, dan perangkat adat lainya bersinergi membentuk solidaritas pemuda antar kelompok warga secara kolaboratif untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup bersaudara di Negeri Liang, termasuk bersama-sama mengawal proses hukum terhadap oknum pelaku dan aktor intelektual dibalik pertikaian tersebut.

4. Meminta Bupati Maluku Tengah Bapak Tuasikal Abua segera mengangkat Raja/Kepala Desa Difinitif untuk memimpin Negeri Liang. Bupati Maluku Tengah harus tegas meminta kepada Saniri dan pemerintah Negeri liang untuk segera melengkapi persyaratan pengangkatan Raja/Kepala Desa Difinitif, bukan membiarkan berlarut yang memicu konflik yang berkelanjutan.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi maklumat bagi Bupati Maluku Tengah, Kepolisian Republik Indonesia, PJS (pejabat sementara) negeri Liang, Saniri, tokoh Agama, dan perangkat adat lainya, dan seluruh masyarakat negeri Liang.

Tinggalkan Komentar