Polisi Akan Tindak Tegas Masyarakat yang Ambil Paksa Jenazah PDP Corona

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol, Ibrahim Tompo.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol, Ibrahim Tompo.

Makassar, PANRITA.News – Dalam beberapa hari terakhir, marak kejadian pengambilan paksa jenazah yang dilakukan para pihak keluarga di Makassar, karena menolak penanganan jenazah yang menerapkan protokol Covid-19.

Terkait hal itu, Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo menegaskan, insiden pengambilan jenazah PDP tanpa persetujuan rumah sakit masuk ranah pidana.

“Kami warning yang mengambil paksa mayat PDP di rumah sakit itu merupakan pidana dan akan kita proses,” kata Ibrahim melalui pesan singkat kepada Panrita.news, Senin (8/6/2020).

Kabid Humas Polda Sulsel mengaku prihatin atas peristiwa tersebut.

Menurut Ibrahim, pemahaman masyarakat akan penyebaran virus corona dan penanganannya yang keliru bisa berdampak buruk bagi masyarakat lain.

Untuk itu, dia berharap masyarakat bisa lebih memahami prosedur yang diterapkan rumah sakit dalam menangani jenazah pasien baik itu berstatus PDP maupun positif Covid-19.

“Prosedur itu untuk melindungi masyarakat yang lebih luas atau kepentingan bersama masyarakat,” pungkas Ibrahim.

Selain itu, Ibrahim juga menegaskan bahwa Polda Sulsel akan menindak tegas para pelaku yang mencoba meresahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Termasuk pelaku penyebaran berita bohong. Tentang rumah sakit menjadikan virus corona Covid-19 sebagai lahan bisnis, termasuk  provokasi penolakan Rapid Test.

Pihaknya pun akan terus melakukan patroli di dunia maya dan terus mengejar para pelaku tersebut guna memprosesnya secara hukum.

“Kita prihatin dengan pemikiran yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, padahal apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya untuk kepentingan masyarakat umum,  sedangkan opini tentang bisnis Covid 19, provokasi tidak mau rapid test, itu merupakan opini yang dibangun untuk memperkeruh suasana, diharapkan agar masyarakat jangan terpengaruh dengan issu tersebut karena akan menyesatkan dan merugikan bagi masyarakat,” jelas Ibrahim.

Tinggalkan Komentar