Perjuangkan Hak Tanah, Mahasiswa Demo PT Donggi Senoro LNG dan Kementerian ATR/BPN

Aliansi Mahasiswa Selamatkan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa (Unras), Rabu (26/2/2020).

Aliansi Mahasiswa Selamatkan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa (Unras), Rabu (26/2/2020).

Jakarta, PANRITA.News – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Selamatkan Indonesia menggelar aksi demontrasi, Rabu (26/2/2020).

Aksi tersebut berlangsung di Kantor PT. Donggi Senoro (DS) LNG di Jalan Asia Afrika Sentra Senayan II jakarta dan di Kantor Kementerian ATR/BPN RI jakarta.

Massa aksi menuntut keadilan atas terjadinya penyerobotan tanah milik kakek Djamin Mokodompit (70) yang dilakukan oleh PT. Donggi Senoro LNG sejak Tahun 2011 bahkan ditandai dengan penggusuran.

Kuasa hukum H. Djamin, Suyono Ramli, SH., MH, mengungkapkan aksi tersebut dilakukan karena pihak pemilik tanah masih belum menemui titik kejelasan hingga bertahun-tahun lamanya.

Bahkan pihak H. Djamin telah bersurat secara resmi ke Kementrian terkait hingga ke Presiden RI Joko Widodo, namun hasilnya masih nihil.

Aliansi Mahasiswa Selamatkan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa (Unras), Rabu (26/2/2020).

“Kasus ini sudah bertahun-tahun, dan upaya yang kami lakukan selama ini sudah maksimal, tapi hasilnya hanya janji belaka yang belum direalisasikan untuk mendapatkan hak dan keadilan,” ujar Suyono saat dihubungi Panrita.news, Rabu (26/2/2020).

Mewakili Djamin, Sutono berharap agar masalah ini menjadi perhatian serius Presiden Jokowi dalam menegakkan keadilan bagi rakyatnya.

“Kami butuh penyelesaian masalah ini dan diawasi benar oleh Presiden, karena kami menduga selama ini ada oknum-oknum tertentu yang menjadi Mafia tanah maupun mafia kasus sehingga masalah ini sampai berlarut-larut,” ujarnya.

Diketahui, kasus ini bermula saat lahan dibeli PT DS LNG dari seorang bernama Bara Laapi, yang dipercaya Djamin untuk menjaga lahannya. Lahan hampir 5 hektare itu dijual Bara hanya seharga Rp 300 juta.

Djamin Mokodompit (kiri) didampingi kuasa hukumnya Suyono Ramli. (Foto: Ist)

Padahal, berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat pada 4 Juni 1997, Bara hanya diizinkan Djamin untuk mengelola, bukan menjual lahan.

“Bukan beliau (Djamin) yang menjual, tetapi penjaga kebun yang beliau percaya untuk merawat, menjaga dan memetik hasil,” tutur Suyono.

Lahan dijual dengan harga murah karena hanya menggunakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Surat tersebut lahir, hasil kongkalikong Bara dengan kepala desa setempat, Surait Salim.

Berdasarkan hal itu, Aliansi Mahasiswa Selamatkan Indonesia pun menggelar aksi unjuk rasa, berikut tuntutan massa aksi:

1. Hentikan perampasan tanah di Luwuk Banggai yang dilakukan PT. Donggi Senoro LNG

2. PT. Donggi Senoro LNG segera melakukan ganti rugi tanah yang telah ditempatinya berdasarkan kepemilikan H. Jamin Mokodompit Dan Hj. Hadidja Mamonto.

3. Meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan janjinya yaitu MENCABUT SHGB No. 40 Milik PT. Donggi Senoro LNG

4. STOP Praktek Ilegal Jual-Beli Tanah.

Suyono pun menegaskan, jika tuntutannya masih belum dipenuhi maka akan ada aksi lanjutan.

“Pekan depan kami akan turunkan masa lebih besar lagi, insya Allah,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar