Sertifikat Nikah, Perlukah?

Ilustasi buku nikah di Indonesia. (Ilustrasi: Fa Vidhi Asnan/ngopibareng.id)

Ilustasi buku nikah di Indonesia. (Ilustrasi: Fa Vidhi Asnan/ngopibareng.id)

Kabinet kerja baru rezim Jokowi Ma’ruf kembali mencanangkan kebijakan yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaaan dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi yang mendorong penerapan sertifikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan diterapkan di tahun 2020 (liputan6.com, 16/11/2019).

Dalam program tersebut, para peserta akan dipahamkan terkait beberapa hal antara lain: kesehatan reproduksi, pencegahan terhadap beberapa penyakit, persiapan menjelang kehamilan, cara merawat anak. Tak ketinggalan juga pengajaran terkait bagaimana mengelola ekonomi keluarga.

Muhadjir menegaskan bahwa siapapun yang tidak lulus sertifikasi maka tidak dibolehkan untuk menikah. “Ya, sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah.” (liputan6.com, 16/11/2019).

Ini menunjukkan bahwa sertifikat nikah ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin menikah.

Menko PMK menyatakan bahwa tujuan diadakannya program pelatihan pra nikah adalah untuk menekan angka perceraian dan stunting.

Di tengah pro dan kontra masyarakat terkait kebijakan ini, Imam Nakha’i, Komisioner Komnas Perempuan justru menyambut berita ini dengan gembira. Ia menyatakan bahwa dirinya setuju jika yang dimaksud sertifikasi adalah sertifikat yang diberikan setelah mengikuti suscatin (kursus calon pengantin) yang telah digagas oleh Kementerian Agama (nasionaltempo.com, 14/09/2019).

Hal ini dirasa penting oleh Imam sebab ia melihat bahwa belakangan ini terjadi perang narasi ketahanan keluarga di mana ada beberapa kelompok yang memaknai ketahanan keluarga adalah dengan kembalinya perempuan ke ruang domestik, taat penuh pada suami dan kepemimpinan pada laki-laki. Hal ini tidak disetuju oleh Imam Nakha’i sebab ia berasumsi bahwa ketahanan keluarga hanya bisa tercapai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam keluarga.

Menyorot landasan dicanangkannya program pelatihan pra nikah, maka nampak keliru jika penyelesaiannya ialah dengan memberikan pelatihan sebelum menikah sebab akar permasalahan dari perceraian dan tingginya stunting bukanlah pada tidak adanya bekal dari para pasangan yang akan menikah sehingga membuat setiap pasangan lalai akan kewajiban masing-masing yang akan berujung pada perceraian. Ataupun pada ketidaktahuan orangtua tentang manajemen keuangan atau ilmu kesehatan sehingga mengakibatkan stunting.

Di era kapitalistik hari ini, dengan merebaknya akidah sekuler, rapuhnya keluarga tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan melainkan tidak adanya takwa dalam diri setiap pasangan yang menyebabkan mereka berani melalaikan setiap kewajiban mereka tanpa adanya penyesalan dan rasa takut pada Allah SWT. Sebab kita masih bisa melihat pasangan suami istri yang tahu akan hak dan kewajiban masing-masing namun perceraian tetap saja masih terjadi. Jadi jelaslah bahwa pelatihan bukan jalan keluar bagi masalah perceraian.

Begitu pula perihal stunting. Sangatlah keliru jika dikatakan bahwa penyebab utama stunting adalah ketidaktahuan orang tua terkait ilmu gizi atau cara mendidik anak ataupun manajemen keuangan. Faktor ekonomilah yang menjadi penyebab utamanya. Perkara ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan pelatihan bagaimana manajemen keuangan ataupun bagaimana pola hidup sehat dan bersih.

Faktanya tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia masih sangat mengkhawatirkan di mana banyak masyarakat yang memang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka. Jadi bagaimanapun baiknya pemahaman para pasangan suami istri terkait pola hidup bersih dan sehat dan baiknya manajemen keuangan mereka tetap saja tidak akan menyelesaikan masalah stunting sebab mereka memang tidak memiliki dana yang cukup untuk mereka kelola.

Berbagai persoalan yang kini terjadi termasuk masalah perceraian dan masalah stunting merupakan persoalan yang sistemik yang tidak akan bisa terselesaikan hanya dengan memberikan pelatihan kepada calon pasangan suami istri sebab pelatihan hanya mampu memberikan pengetahuan kepada calon pasangan.

Sedangkan masalah perceraian sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan pola pendidikan keluarga dan masalah stunting sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang mana kedua sistem ini berada dalam kontrol negara.

Adalah wajar di dalam negara kapitalis sekuler bila perceraian dan stunting terus saja meningkat. Inilah tabiat sistem kapitalis sekuler yang menghilangkan ketakwaan individu termasuk juga para penguasa sehingga mereka berani berlepas dari segala kewajiban mereka mengurusi urusan ummat tanpa ada rasa bersalah. Selain itu standar ekonomi kapitalis yang menjadikan perhitungan rata-rata sebagai ukuran terwujudnya kemakmuran. Hal ini menyebabkan pengurusan terhadap masyarakat tak terselesaikan secara menyeluruh. Ditambah lagi peranan para kapitalis yang menguasai segala sumberdaya alam yang sejatinya menjadi sumber kekayaan negara.

Kenyataan yang bertolakbelakang nampak dalam sistem pemerintahan Islam. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan Islam secara kaffah hadir sebagai pelayan ummat yang memastikan kebutuhan pokok rakyatnya terpenuhi secara individu.

Perihal stunting dan perceraian pun akan sulit ditemukan sebab negara menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya sehingga masalah perekonomian keluarga yang menjadi akar dari masalah stunting akan mudah terselesaikan.

Sama halnya dengan masalah perceraian, rakyat yang hidup di bawah sistem pemerintahan Islam akan sulit melihat fakta perceraian sebab individu-individu yang lahir dari sistem pemerintahan Islam merupakan individu yang memiliki takwa sehingga setiap pasangan mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing dan berusaha menjalankannya.

Oleh karna itu, permasalahan stunting dan perceraian yang ditakuti oleh negara hanya akan terselesaikan dengan penerapan syariah Islam secara kaffah.

Oleh: Musayyadah Syahrir | Aktivis Muslimah

Artikel ini adalah kiriman dari penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Tinggalkan Komentar