Problem Pangan Nasional: Impor, Kartel dan Salah Kelola

Bongkar muat beras di Gudang Bulog. Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi

Bongkar muat beras di Gudang Bulog. Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi

Perum Bulog menyatakan akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada terdapat di gudang mereka karena usia beras sudah melebihi satu tahun. Kerugian akibat pembuangan ini kira-kira mencapai Rp. 160 miliar (cnnindonesia.com, 29/11/19).

Fenomena beras rusak yang terdapat di gudang Bulog bukan kali ini saja terjadi. Februari lalu, ditemukan 6 ribu ton beras yang rusak di Gudang Bulog OKU (Ogan Komering Ulu) Timur (sripoku.com, 8/2/19).

Selain itu, masih dalam tahun yang sama pada bulan Juli lalu Bulog lepas 50 ribu ton beras karena kualitasnya yang sudah buruk dan rusak (tirto.id, 1/7/19).

Beras yang rusak merupakan beras yang telah disimpan lebih dari satu tahun, yaitu sejak tahun 2018. Pada tahun tersebut importasi beras mencapai 2,25 juta ton, naik tajam dari tahun 2017 dan 2016 yang hanya 0,71 ton dan 1,28 ton (tirto.id, 03/12/19).

Banyaknya jumlah beras yang diimpor ternyata tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Buktinya beras tersebut hanya tersimpan di gudang Bulog dan berakhir rusak, sedangkan masih terdapat 88 daerah yang mengalami rawan pangan karena rendahnya akses terhadap pangan (republika.co.id, 31/10/19).

Dalam laporan ADB menyebutkan ada 22 juta warga Indonesia yang mengalami kelaparan kronis, besar kemungkinan faktanya jauh lebih banyak lagi dari data yang terungkap (cnnindonesia.com, 7/11/19).

Fakta ini menunjukkan buruknya sistem regulasi terkait penanganan pangan di Indonesia terutama pada pemenuhan kebutuhan beras. Padahal, pada realitanya tingkat kelaparan di Indonesia masih terbilang tinggi.

Laporan yang dirilis ADB dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) bertajuk ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045′ menyebutkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan kronis. Hal ini jelas bertolakbelakang dengan kebijakan buang beras yang dilakukan oleh Bulog.

Keputusan untuk membuang beras, selain disebabkan karena kualitas beras yang dinilai sudah tidak layak, juga disebabkan karena kebijakan impor yang dilakukan tanpa perhitungan. Adalah sebuah hal yang aneh ketika pemerintah justru memutuskan untuk tetap memaksakan impor sementara pada saat yang sama negeri ini justru mengalami surplus produksi beras.

Inilah ironi terperangkapnya Indonesia dalam agenda liberalisasi global. Realita ini jelas tidak bisa dihindari karena nyatanya mengadopsi sistem neoliberal yang menyebabkan visi dan kebijakan pangan negara dikendalikan oleh kapitalis global, seperti kebijakan pasar bebas. Sehingga agenda liberalisasi global kian sukses dengan menjerat Indonesia dalam jebakan impor pangan.

Maka keran impor yang semakin terbuka lebar menyebabkan Bulog bukan lagi satu-satunya pemain, tetapi harus bersaing dengan korporasi swasta lainnya. Padahal oligopoli korporasi swasta tak jarang melahirkan kartel-kartel pangan yang mampu mengendalikan harga dan suplai bahan pangan di pasaran. Bahkan kartel-kartel inilah yang mampu membuat pemerintah tidak dapat berkutik.

Pihak Bulog yang sebelumnya mengklaim bahwa cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mampu memenuhi kebutuhan akan beras hingga Juni 2019, ditambah impor yang dilakukan menteri pergadangan menjadikan beras tidak berada pada zona barang yang langka, tetapi yang terjadi justru harga beras semakin melonjak naik. Padahal, kondisi ini biasa terjadi ketika terjadi kelangkaan. Sehingga jelas ada mekanisme yang keliru sehingga regulasi harga tersebut menjadi kacau.

Kartel inipun memainkan harga di pasaran, sedangkan pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas akan perbuatan mereka melainkan justru terlibat dalam permainan kartel-kartel tersebut. Dirut Perum Bulog mengusulkan kenaikan Harga Pembelian Beras (HPB) dari Rp. 9.583/kg menjadi Rp. 10.742/kg. Kenaikan harga ini untuk menyesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku (cnnindonesia.com, 21/11/19).

Harga beras yang mahal ini pula yang menyebabkan beras puluhan ribu ton yang terdapat di dalam gudang Bulog tidak tersalurkan kepada masyarakat, hanya mengendap di dalam gudang hingga akhirnya rusak. Bahkan sampai saat ini performa penyaluran beras Bulog di pasaran hanya menyentuh 3-4 ribu ton dari target 15 ribu ton perhari. Padahal kebutuhan masyarakat cukup tinggi (tirto.com, 03/12/19).

Kejadian ini sebagai bukti gagalnya rezim dalam mewujudkan ketahanan pangan. Beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat terbuang sia-sia, sedangkan di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang kekurangan bahan pangan.

Indonesia sebagai anggota WTO, mengadopsi tata kelola pemerintahan neoliberal yang telah menghilangkan peran pemerintah sebagai pengatur urusan rakyat. Pemerintah tidak lain hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi kemudahan-kemudahan investasi (hegemoni) korporasi. Negara dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis. Bulog yang seharusnya berfungsi sebagai stabilisator harga pangan dan penyimpanan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk ketahanan pangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan implikasi dari AoA (Agreement on Agriculture) yang dirumuskan oleh WTO sejak tahun 1995 yang di mana kewenangan Bulog dicabut dalam mengatur pangan (Hasibuan. 2015. Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on Agriculture (AoA)-WTO Jurnal Politik).

Demikianlah gambaran akibat dari sistem neoliberal yang diterapkan. Sehingga letak akar masalahnya bukan semata-mata pada lembaga Bulog itu sendiri, melainkan karena sistem neoliberal yang telah lama bercokol di negeri ini. Sistem ekonomi yang neolib menscayakan lahirnya penguasa yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utamanya, bukan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan sistem neoliberal dalam mengelola pangan sangat berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, tata kelola pangan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan tiap individu khususnya terkait makanan pokok yang layak konsumsi. Islam juga mewajibkan penguasa menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan lainnya bagi masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Kemandirian dalam memproduksi hasil pangan merupakan hal yang sangat penting, meski impor tidak menjadi hal yang diharamkan jika memang diperlukan dan tidak membahayakan kedaulatan negara.

Dalam sistem Islam, penguasa akan menggiatkan aktivitas produksi dengan membina para petani lokal melalui pemberdayaan baik dari sisi permodalan maupun pembinaan terkait intensifikasi produksi.

Kemudian agar pangan terjangkau oleh masyarakat dan tidak tertimbun maka Khalifah akan menjamin distribusi pangan yang baik di semua wilayah dengan tingkat harga yang wajar. Khalifah tidak akan melakukan pematokan harga karena hal itu diharamkan di dalam Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh khalifah menekankan pada distribusi yang baik dan keseimbangan supply dan demand. Masalah distribusi adalah hal penting untuk mencegah kelangkaan produk yang dapat memicu kenaikan harga.

Adapun kebijakan supply and demand untuk mengendalikan harga. Dibantu dengan kebijakan yang senantiasa mengupayakan ketersediaan stok cadangan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan sedini mungkin baik akibat pengaruh cuaca ataupun permainan curang spekulan.

Islam juga mengharamkan bagi semua pihak baik itu asosiasi pengusaha, importir, produsen atau pedagang untuk melakukan kesepakatan, kolusi atau persekongkolan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan harga suatu produk. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
“Siapa saja yang turut campur (melakukan intervensi) dari harga-harga kaum muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada hari kiamat kelak” (HR. Ahmad, al-Baihaqi, ath-Thabrani) (An Nabhani. T., An-Nizhomul Iqtishody fil Islam). Selain itu, Khalifah juga akan menetapkan sanksi yang tegas bagi para penimbun barang maupun para pelaku kartel pangan.

Dalam Islam, negara berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom umat, bukan sebagai pengusaha yang mengejar keuntungan, melawan tekanan dari pihak asing dengan mewujudkan wibawa, sehingga tidak menjadi sasaran empuk dalam menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Islam.

Oleh: Irnawati

Artikel ini adalah kiriman dari penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Tinggalkan Komentar