Dinilai Langgar Banyak UU, Masyarakat Minta DPRD Berhentikan Bupati Takalar

Langgar Banyak UU, Masyarakat Takalar Minta DPRD Berhentikan Bupati Takalar

Rapat Akbar P22 oleh Grup WhatsApp Diskusi Takalar berlangsung di alun-alun Kota Takalar, Selasa (22/10/2019) siang

Takalar, PANRITA.News – Sebuah acara diskusi yang difasilitasi grup WhatsApp terbesar di Takalar bernama Diskusi Takalar berlangsung seru.

Dialog yang dikemas dengan nama Rapat Akbar P22, Selasa (22/10/2019) siang di alun-alun Kota Takalar dihadiri ratusan warga dari berbagai latar belakang.

P22 adalah istilah populer bagi Pasangan Bupati-Wakil Bupati Takalar, Syamsari Kitta-Achmad Se’re yang menawarkan 22 janji politik kala Kampanye Pilkada 2017 silam.

Rapat Akbar P22 digelar warga sebagai bentuk refleksi 22 bulan pemerintahan syamsari kitta – H Ahmad Se’re.

Acara menghadirkan beberapa pembicara seperti dari mantan tim pemenangan Syamsari Kitta – Haji De’de yakni Yusuf Karma dan Sulaiman Rate dan sejumlah Anggota DPRD Takalar serta tokoh masyarakat.

Salah satu pembicara Sulaiman Laja mengungkapkan Pemerintah SK-HD harus lebih berbenah dan memperbaiki tatanan pemerintahan sehingga agenda menuju Takalar unggul, sejahtera dan bermartabat agar program dapat terealisasi di tiga tahun terakhir sebelum masa jabatan berakhir.

“Pasangan Syamsari Kitta – H Ahmad Daeng Se’re jauh lebih buruk dari kepemimpinan periode sebelumnya. Saat ini lebih banyak menyakiti Rakyat Takalar”. Ujar Sulaiman Laja.

Sorotan tajam juga datang dari Yusuf Karma yang juga pilar pemenangan Syamsari-Achmad yang sangat menyayangkan pengelolaan birokrasi yang serampangan.

“Sejumlah regulasi perundangan ditabrak. Manajemen birokrasi sangat serampangan. Seenaknya menon-jobkan, mendemosi ASN pemkab.”katanya.

Diskusi yang dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai elemen menghasilkan 3 poin penting, yakni Mendesak Kemendagri untuk mencabut status Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Takalar, Mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan APBD Kabupaten Takalar dan Mendesak DPRD Takalar untuk segera membentuk pansus hak angket atas beberapa kasus pelanggaran Undang undang.

Dalam beberapa hari terakhir, pemerintahan SKHD dirundung berbagai masalah. Diantaranya, mencopot Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, meski tak memdapat izin dari Kementerian Dalam Negeri. (*)

Tinggalkan Komentar