Risalah Revolusi: Memenuhi Undangan Tuhan

Ilustrasi

Ilustrasi

Diskursus tentang Indonesia belum pernah akan selesai, geliatnya masih terasa dari meja diskusi para supir angkutan umum di warung kopi, di teras pasar ikan dan sayuran sampai di pusat perbelanjaan yang menjejali kemewahan yang jarang bersinggungan dengan kebutuhan, banyak hal menarik dari Indonesia yang bisa memantik naluri kerakyatan kita untuk ikut angkat suara, tentang gedradasi demokrasi, depresi ekonomi, sampai revolusi yang belum akan usai.

Mari kita berselam lebih dalam untuk menemukan mata rantai revolusi yang putus di alam tropis demokrasi. Indonesia tumbuh dan dibesarkan dalam belantara alam konflik yang berkepanjangan, ratusan tahun lamanya kita dipaksa membungkam di hadapan kecongkakan imperium aristokrasi yang membunuh bayi demokrasi, sehingga kita diasuh dengan sikap mental pesuruh yang hanya tahu menunggu titah beginda raja dari atas jendela singgasananya, kronik penjajahan itu dilanjutkan oleh The ruling class baru dengan struktur kekuasaan yang tak kalah megah, dengan instrumen yang mapan dan gagah, manusia-manusia Indonesia  dikebiri dengan dihilangkan hak bicara bahkan hak hidupnya, mereka teralienasi dalam gemuruh kebisingan bahasa yang ingin meluncur keluar meneriakkan kata MERDEKA.

DUA WAJAH REVOLUSI

Ketika bahasa kemerdekaan diproklamasikan dengan gegap gempita oleh pendiri bangsa, mereka bersepakat memilih revolusi kebangkitan Indonesia sebagai kereta yang akan mengantar rakyat seluruhnya melewati jembatan kemerdekaan.

Revolusi yang meneguhkan posisi Indonesia sebagai musuh feodalisme, kolonialisme juga imperialisme dan itulah revolusi politik Indonesia. Tidak hanya itu, selain mengeyahkan kekuatan imperium-imperium penjajah, para pendiri bangsa Indonesia mengembara dalam jiwa luhur kerakyatan untuk menggali dan menemukan leitstar dinamis (tuntunan dinamis) yang akan menuntun umat manusia Indonesia untuk sampai pada model perjuangan yang mampu mengangkat harkat dan martabat kerakyatan demi mewujudkan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia, untuk meretas jalan menuju singgasana kerakyatan yang bermuara pada cita-cita keadilan dan kemakmuran menutut lahirnya banyak sengketa dan konflik kepentingan dengan kaum elitis, diwakili oleh penguasa politik yang hanya tahu melaksanakan titah baginda raja industri sekaligus penguasa sumber-sumber produksi yang dimonopoli secara pribadi, atau boleh jadi elit ekonomi yang justru menduduki ruang penting dari kemegahan singgasana politik.

Kedua kelompok elit ini tidak mungkin akan berbesar hati membiarkan kemewahan singgasana Indonesia diisi oleh jeritan cita-cita kerakyatan yang memandang negara sebagai organisasi masyarakat yang diperadakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh manusia Indonesia.

Maka untuk sampai kepada cita-cita besar itu, kita harus terus mendorong terciptanya demokrasi politik dan ekonomi dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia, di mana setiap orang mempunyai hak untuk menampilkan pikiran-pikiran baru yang berbeda dari pikiran-pikiran tua yang mungkin termakan usia zaman.

Tugas negara bukan mamaksanya selaras dan sama, tugas negara adalah mengelola perbedaan itu dengan bijaksana agar negara mampu memamerkan keragaman dan kemajemukan pikiran yang hidup elegan dan lestari di alam Indonesia yang merdeka.

Demokrasi politik saja tidak cukup, negara perlu menegaskan kembali posisinya sebagai organisasi yang diperadakan oleh rakyat untuk menjamin keberlangsungan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran hidup orang banyak, bukan malah menjadi institusi tangan besi yang memenggal prinsip mayotokrasi ekonomi demi menjamin penguasaaan sumber-sumber ekonomi oleh kaum elit minoritas yang beringas dan kelaparan.     

MEMECAHKAN KEBISUAN

Sebagai anak kecil Indonesia yang tumbuh dalam kecenderungan utopisme kesejahteraan dan ilusi kemakmuran dengan iklim kemarau keadilan, kita harus mulai melampaui kebiasan buruk masa lalu dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk lebih memilih membisu. Beku dalam keresehan dan bersikap fatalis melihat fenomena destruktif dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Saatnya manusia Indonesia bangkit bertempur dengan perilaku politik baru yang lebih mengedepankan etika dan kerjasama demi kebaikan semua, tinggalkan fase kekanak-anakan kita yang hanya bisa merengek meniduri masalah, Indonesia butuh peta besar yang merangkum berbagai gendre persoalan bangsa dengan patriotisme komprehensif manusia-manusianya, sehingga kita tidak hanya siap melawan kemandulan bangsa, dengan memaki dan menghardik berbagai wajah permasalahan, namun datang dengan instrumen yang lengkap untuk membedah dan mengoperasi berbagai organ yang bermasalah lalu menjahit dan mengobatinya kembali sehingga akhirnya tumor ganas yang melumpuhkan seluruh fungsi negara diangkat dan dijinakkan, Indonesia pun kembali sembuh dari penyakit menahun yang sebelumnya sengaja tak didiagnosa.

Sebagai sebuah negara hukum kita punya konstitusi sebagai referensi utama sekaligus peta yang akan menuntun Indonesia menjadi negara dengan pemerintahan ideal yang mampu menopang bangunan kerakyatan di atas prinsip kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan serta permusyawaratan untuk menuju suatu kebijaksaan . 

Undang-undang dasar 1945 mengatur seluruh lakon beserta porsinya dalam negara, dalam soal ekonomi dan kesejahteraan misalnya, negara harus mampu menguasai sumber-sumber utama ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bahwa seluruh hasil kekayaan negara harus dikelola sepenuhnya oleh negara untuk melayani tubuh kemanusiaan yang merana, terluka dan menderita.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945, dalam soal ini negara harus memastikan tampuk utama produksi dari hulu ke hilir tidak boleh sampai jatuh dan dikuasai oleh perseorangan atau kelompok tertentu secara monopolistik dan oligopolistik yang akan berimplikasi pada pengrusakan ekologis, keterjajahan ekonomis, serta pendudukan politis, ini tidak berarti mengikis dan menghapus hak kepemilikan pribadi, selama kepemilikan itu dikelola untuk melayani kerakyatan dan menyemaikan kemakmuran secara professional maka negara perlu memenuhi hak tersebut, namun pada saat yang sama negara harus mengawasi secara ketat serta mampu mengidentifikasi secara cermat orientasi kepemilikan oleh perseorangan atau kelompok tertentu.

Dalam soal politik, desain biaya politik yang mahal dan peta sistem perpolitikan nasional yang masih bertumpu pada UUD 1945 pasal 6A ayat (2) terkait syarat ketat pencalonan presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungannya, kerumitan itu ditambah lagi dengan pasal 9 UU nomor 42 tahun 2008 tentang presidential threshold yang cenderung memenggal kemungkinan rakyat kecil untuk menjadi lakon dalam kekuasaan, sehingga pemerintahan yang pada hakikatnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat mengalami reduksionisme sehingga menjadi pemerintahan oleh rakyat semata, juga terjadi ambivalensi antara pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat atau pemerintahan dari partai oleh rakyat untuk partai, dalam bahasa yang lebih sederhana antara pemerintahan rakyat dan pemerintahan oligarki. Tidak mengagetkan jika kemudian beberapa fungsi kekuasaan menjadi mandul dan macet karena negara dijalankan oleh pertengkaran otak-otak dangkal kekuasaan bersumbu pendek, bukan konfrontasi berdarah antara ketajaman pikiran dengan kedalaman perasaan untuk menentukan tubuh kerakyatan yang ideal.

AGAMA DAN REVOLUSI

Jean Jaque Rousseau, seorang filsuf kelahiran Swiss yang hidup pada masa revolusi Perancis abad 18 Masehi menggagas konsep agama madani (La religion civile) sebagai jalan keluar terbaik yang berhasil mengurai pertengkaran yang dimunculkan oleh tuntutan kesetiaan kepada agama dan negara. Dengan konsep agama madaninya Rousseau mencoba menerjemahkan kesetiaan kepada bangsa dan negara sebagai bagian dari ajaran Tuhan yang berwawasan kemanusiaan.

Agama mengajarkan kepada kita untuk menjadi warganegara terbaik yang mencintai kebaikan dan perbaikan untuk negara. Tuhan akan murka ketika manusia bersepakat mendiamkan hal-hal buruk menimpa negara, kondisi negara yang tidak baik-baik saja mengakibatkan banyak hamba Tuhan meratapi kelaparan, menangisi kemiskinan dan bahkan menyalahkan Tuhan atas keadilan yang berakhir di tiang gantungan, padahal para ulama salaf dahulu menempatkan keadilan sebagai rukun agama yang Tuhan titipkan dalam risalah kenabian agar para hambaNya berlaku adil pada sesamanya juga pada semesta raya, adil pada rakyatnya adil pada pemimpinnya, adil dalam memenuhi hak politik warganya agar semua manusia bisa berfastabiqul khairat memberikan yang terbaik untuk negaranya sebagai manifestasi kehambaan dan kecintaan pada yang Maha merdeka, pun adil dalam ekonomi, dengan membagi kekayaan negara secara merata, melayani kemiskinan, mengikis ketimpangan, pada saat yang sama, memperluas kemakmuran, meningkatkan eskalasi kesejahteraan dan seluruh kita menjadi pelayan-pelayan kemanusiaan berjiwa altruis yang sedang menapaki jalan menuju undangan perjumpaan dari Tuhan, sehingga tidak ada lagi penguasa dan yang dikuasai, tidak ada raja dan rakyat jelata, tidak ada penindas dan yang tertindas, semua dari kita adalah hamba yang disiapkan jalannya masing-masing oleh Tuhan untuk sampai pada kesempurnaanNya lewat kesempurnaan insaniyyah yang dituju dengan tubuh khalifiyyah kita.

Ketika Tuhan telah dibuang,

Kemana manusia akan pulang?

Jika kemanusiaan telah hilang

Bagaimana manusia menggapai cinta Tuhan?

(Penggalan Puisi Farhan Jihadi : Tuhan dan Kemanusiaan)

Taufiqurrahman

Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Gowa, menempuh pendidikan strata satu di UIN Alauddin Makassar.

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan

Leave a Reply