Gubernur Nurdin Abdullah Beberkan Soal Pencopotan Jumras

Nurdin Abdullah Penuhi Panggilan Sidang Hak Angket DPRD Sulsel

Nurdin Abdullah Penuhi Panggilan Sidang Hak Angket DPRD Sulsel.

Makassar, PANRITA.News – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjelaskan alasan pencopotan Kepala Biro Pembangunan Setda Pemprov Sulsel Jumras pada Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Jumat (2/8/2019).

Pada sidang yang digelar terbuka untuk disaksikan masyarakat umum sesuai permintaan Nurdin Abdullah, mantan Bupati dua periode menyebut bahwa pencopotan Jumras didasarkan pada rekomendasi KPK.

Dalam laporan KPK, Jumras terbukti melakukan praktek gratifikasi dengan menetapkan fee sebesar 7,5 persen untuk setiap proyek. Praktek ini telah Jumras lakukan sejak ia menduduki jabatan Kepala Dinas PU.

“Saya buka saja Ketua. Sebenarnya rentetannya dari awal. Beliau sejak jadi Kadis PU, terus membawa data-data kegiatan (peserta tender proyek) ke saya. Berkali-kali minta petunjuk (saya) siapa dikasih menang?” papar Gubernur Nurdin.

Atas fakta ini, Gubernur Nurdin pun menyebutkan dirinya telah berkali-kali mengingatkan Jumras agar berhenti mempermainkan tender proyek untuk mendapatkan fee yang belakangan diketahui nilainya 7,5 persen dari nilai proyek.

“Saya sudah sampaikan, jangan masuk ke wilayah itu. Dan itu berkali-kali. Setelah jadi Kabiro Pembangunan, dia bawa lagi (data peserta tender proyek),” papar Gubernur.

Puncak dari permasalahan gratifikasi yang dilakukan Jumras adalah pertemuan Gubernur dengan dua pengusaha Anggu Sucipto dan Ferry di pesawat saat pergi ke Jakarta.

“Mereka bilang, Pak Gubernur kok jadi berubah di provinsi? Kok berbeda ya dengan saat Bapak di Bantaeng? Di provinsi kami harus menyelesaikan sesuatu yang diberikan (fee 7,5 persen),” papar NA.

Untuk mendapat titik terang, Gubernur Nurdin Abdullah menyarankan kedua pengusaha tersebut melakukan laporan tertulis perihal fee yang dibebankan kepada mereka.

“Saya bilang, supaya tidak jadi fitnah, sebaiknya dilaporkan secara tertulis,” lanjut NA.

SK pencopotan Jumras 18 April yang ditandatangani Gubernur Nurdin Abdullah sebelumnya menuai polemik di DPRD Sulsel. Menurut Panitia Khusus Hak Angket, pencopotan atas Jumras melanggar UU ASN Nomor 5 tahun 2014 karena mengabaikan mekanisme pencopotan.

“UU ASN soal mutasi, rotasi, promosi dan demosi semua diatur. Pak Gubernur tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan di luar UU ASN. Dalam bahasa lain, Gubernur tidak boleh lakukan kesewenang-wenangan,” kata Kadir Halid kepada Nurdin Abdullah.

Tinggalkan Komentar