Kontraktor Bermasalah Diduga Monopoli Proyek di Parepare

Ilustrasi

Ilustrasi

Parepare, PANRITA.News – Dugaan monopoli paket proyek lingkup Pemerintahan Kota Parepare mencuak. Proyek-proyek infrastruktur di Kota kelahiran presiden ke 3 BJ Habibie, diduga hanya dikuasai oleh oknum kontraktor, Sahur Rifai.

Kabar itu santer setelah banyaknya pihak dari kalangan pemilik perusahaan atau rekanan lokal mengeluh sulitnya mendapat pekerjaan.

Terlebih, perusahaan milik oknum kontraktor tersebut pun bahkan masih dirundung masalah.

Hasil pengerjaan proyek Auditorium di kawasan kompleks Rumah Jabatan Walikota 2018 lalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat kerugian negara sebesar ratusan juta rupiah.

Anggota DPRD Kota Parepare, Kurtafati menanggapi persoalan itu. Menurut dia, kebenaran informasi mengenai monopoli proyek-proyek itu harus jelas.

“Kabar itu harus diperjelas,” ucap Anggota Komisi III DPRD Parepare ini. Kamis (18/7/2019).

Namun, kata dia, jika hal itu benar adanya maka pihaknya siap memanggil pihak kontraktor, termasuk pihaknya satuan kerja Pemerintah Kota.

“Makanya kita harap para aktivis LSM turun untuk mencari kebenaran itu,” katanya.

Menurut dia, monopoli paket proyek sama halnya ada persaingan yang tidak sehat, dan akan berdampak pada hasil pekerjaan.

“Jika kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan di Parepare dilakukan secara tidak sehat, saya yakin tidak berkualitas hasil pekerjaan di berbagai bidang. Yang dirugikan itu masyarakat,” ungkap Legislator PAN ini.

Berkaitan dengan masalah temuan BPK terhadap hasil pengerjaan proyek Auditorium Rujab Wali Kota, Kurtafati meminta pemerintah bertindak tegas.

“Pemerintah harus berani dan bertindak tegas terhadap rekanan proyek yang bermasalah, harus di Blacklist. Kalau perlu kita rekomendasikan ke Wali Kota nanti. Rekanan seperti itu tidak punya tanggungjawab. Jangan ada kesan pemerintah melindungi atau memelihara mitra bermasalah,” tegas dia.

Kurtafati menambahkan, DPRD Kota Parepare sebelumnya dalam rapat pandangan fraksi merekomendasi agar pemerintah kota Parepare segera menindaklanjuti temuan temuan lembaga audit BPKP.

Ditempat lain, Sahur Rifai mengakui hasil pengerjaannya proyek Auditorium di kawasan kompleks Rumah Jabatan Wali Kota, menjadi temuan BPK.

“Iya, memang jadi temuan. Kisarannya mencapai 160 juta rupiah,” singkat Sahur. (*)

Tinggalkan Komentar