Soal Polemik Mutasi 193 Pejabat, Kepala BKD: Tanggung Jawab Saya

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said. (Ist)

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said. (Ist)

Makassar, PANRITA.News – Persoalan polemik terkait mutasi 193 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sudah diselesaikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said.

Asri menegaskan soal mutasi 193 pejabat itu merupakan tanggung jawabnya dan persoalan ini sudah terselesaikan.

“Mutasi sudah clear. Sudah selesai. Semua pihak sudah terlibat. Tim terpadu pun sudah membicarakan hingga final,” jelas Asri di salah satu Warkop di Jl Boulevard, Minggu (14/7/2019).

Di tempat yang sama, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, juga menegaskan, polemik mutasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel sudah selesai.

Menurutnya, koordinasi antar pimpinan di Pemprov Sulsel berjalan baik dan sesuai aturan tata pemerintahan.

“Gubernur, Wakil Gubernur dan saya sebagai Sekretaris Provinsi, saling mendukung. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pimpinan kami. Kami mau Sulsel bergerak lebih cepat,” tegas Abdul Hayat.

Ia menegaskan, tidak ada hal yang membuat para pimpinan di Pemprov Sulsel saling menyudutkan. “Saling menghormati. Tidak ada yang menyudutkan,” lanjutnya.

Abdul Hayat juga menyampaikan klarifikasinya terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan telah terjadi dualisme kepemimpinan di lingkup Pemprov Sulsel.

“Sama sekali tidak ada itu dualisme kepemimpinan di lingkup Pemprov, hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur sampai saat ini sangat harmonis dan mesra. Segala hal yang terkait kebijakan senantiasa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan sangat baik,” jelasnya.

Terkait terjadinya kesimpangsiuran pemberitaan yang seakan-akan menimpakan kekeliruan ke Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Sekprov Sulsel ini menegaskan, sebenarnya persoalan itu sudah selesai bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu. Prosedur lahirnya SK tersebut juga melalui berbagai tahapan koordinasi dari pejabat Pemprov yang memang memiliki tupoksi tersebut, seperti BKD dan lain-lain.

“Tidak benar kalau Wagub dikatakan mengambil tindakan sendiri. Putusan itu sudah melalui tahapan yang benar. BKD Sulsel memang dilibatkan penuh dalam proses tahanan pembicaraan terkait mutasi dan pengangkatan tersebut, mulai dari awal bahkan acara seremoni pengangkatan pejabat dilakukan atas undangan BKD Sulsel,” paparnya.

Menurutnya, Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, sejak awal menjalankan pemerintahan memang memiliki komitmen bersama untuk melakukan reformasi kebijakan terkait peningkatan kualitas, kompetensi dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Pemprov Sulsel.

“Gubernur dan Wakil Gubernur punya komitmen sama membenahi internal SDM dalam menghadapi tantangan baik regional maupun global ke depan,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar