Jebakan Utang di Balik Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Nasriani, S.Pd (Aktivis Muslimah)

Nasriani, S.Pd, Aktivis Muslimah. (Ist)

Pinjaman dana sebesar 3,5 triliun rupiah untuk mendukung program peningkatan mutu madrasah swasta maupun negeri dari Bank Dunia berhasil diperoleh Menteri Keuangan. 

Menurut Lukman (Menteri Agama) pengembangan madrasah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan anggaran negara. Pasalnya, keterbatasan dana mengakibatkan pengembangan madrasah lebih terpusat pada pengembangan bangunan fisik, belum ke arah kualitas pendidikan (CNN Indonesia).

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas madrasah. Dia mengaku belum melihat sumber dana yang bisa digunakan untuk membayarnya (Republika.co.id).

Mengingat prinsip ekonomi no free lunch sangat penting bagi kita menaruh perhatian pada pernyataan ketua PP di atas. Utang yang dipermanis dengan istilah bantuan dana oleh Bank Dunia merupakan utang ribawi, yang dari waktu ke waktu akan terus bertambah dan menumpuk.

Negara berutang hanya akan disibukkan membayar bunganya, tanpa berkurang utang pokoknya. Bahkan jika terus terjadi defisit dalam negeri bisa jatuh pada posisi gagal bayar utang. Hal tersebut telah dialami oleh negara-negara seperti Yunani dengan utang USD138 miliar, Argentina dengan utang USD95 miliar, Puerto Rico dengan utang USD73 miliar, Jamaika dengan utang USD7,9 miliar, dan Ekuador dengan utang USD3,2 miliar (Sindonews.com).

Sadar atau tidak, utang menjadi sebuah instrumen yang dikucurkan melalui bank dunia sebagai alat kapitalisme global untuk terus melakukan tekanan kepada negara berkembang. Negara dengan lilitan utang akan diintervensi bahkan direformasi sistem perekonomiannya melalui: (1) campur-tangan pemerintah harus dihilangkan; (2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya; (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001). 

Jika sebelumnya telah terjadi pada sistem perekonomian maka tentu akan berlaku pula pada sistem pendidikan yang kini dikangkangi dengan utang.

Kebijakan pemerintah dengan berutang demi peningkatan mutu pendidikan menjadi bukti bahwa pemerintah mulai berlepas tangan dari pengaturannya pada sistem pendidikan. Alih-alih menyuplai dana sendiri, malah melibatkan asing. Padahal Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah, sangatlah mampu membiayai pendidikan secara menyeluruh bagi rakyatnya.

Sayangnya, hal itu hanya menjadi sebuah ilusi di negara pembebek kapitalisme. Sebab, kebebasan swasta dan asing dalam mengelolah SDA telah berhasil membuat Indonesia hanya berstatus pemilik namun bukan penguasa SDA.

Sedangkan penyelesaian dalam Islam terkait mekanisme pemenuhan kebutuhan rakyat adalah terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pokok, bukan sekedar menyalurkan namun memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyatnya telah terpenuhi. Setelah itu, berpindah pada pemenuhan kebutuhan sekunder.

Pendidikan dalam Islam menjadi sebuah kebutuhan pokok. Maka wajar jika negara sangat memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban. Pengelolaannya pun sangat serius. Dana yang dikucurkan dalam memenuhi pendidikan bagi rakyatnya tidaklah sedikit. Tentu bukan dengan utang, melainkan dari harta kepemilikan umum, kepemilikan negara dan juga diperoleh dari zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak).

Tiga pos ini mengalirkan harta baitul maal karena bertumpu pada sektor produktif yang dikelola sendiri oleh negara bukan oleh swasta apalagi asing. Harta baitul maal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Maka wajar jika Islam tidak mudah terjajah. 

Olehnya itu, solusi yang tepat atas peningkatan mutu pendidikan adalah dengan menerapkan aturan Islam pada seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya pada sistem pendidikan saja, namun juga sistem perekonomian, sistem pergaulan, dan sistem pemerintahan.

Tinggalkan Komentar