Pemuda dan Pemilu yang (Tak) Dirindukan

Tri Sasbianto Muang

Tri Sasbianto Muang, Pengurus DPP KNPI (Ist)

Pesta pemilihan umum (Pemilu) dan Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) telah usai. Ditandai dengan ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan menolak seluruh isi gugatan pemohon dari paslon 02 (Prabowo-Sandi).  Praktis, dalam kaidah konstitusi, putusan MK menjadi dasar hukum yang begitu penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskan pemenang pilpres 2019.

Sejauh ini dalam pengamatan penulis, sejak diperhelatkan pertama kali ditahun 2004, agenda pemilihan umum hanya sebatas menjadi ajang perebutan kekuasaan, lobby politik  bagi kalangan elite, dan momentum mendongkrak elektabilitas kelompok tertentu (baca : Parpol). Kebanyakan sekalipun tak semuanya, dewasa ini para pemangku kepentingan hanya menginterpretasi kegiatan berpolitik untuk merebut kekuasaan. Tentunya interpretasi yang keliru, menyebabkan percikan konflik di akar rumput (Masyarakat).

Fenomena sederhana yang sering kita saksikan, berita hoax yang menggelinding bebas di media sosial justru memantik pendukung fanatik masing-masing paslon untuk menyebarkan konten kebencian karena perbedaan pilihan. Trend Konfilk horizontal belakangan ini, terjadi akibat dari tajamnya perbedaan politik dikalangan elite yang justru menetes hingga ke lingkaran terbawah masyarakat.

Bahkan saking tajamnya pemilu kemarin, Kita dipaksa menjadi saksi memanasnya tensi politik masing-masing kubu. Masih erat di ingatan kita bagaimana sarkasnya. politik sontoloyo dan politik genderuwo, tempe setipis ATM, pulpen ajaib saat debat, hingga tampang boyolali turut menghiasi jagat informasi kita. Sungguh pesta demokrasi yang tak layak untuk  dirindukan.

Beruntung, hari ini tensi politik mulai menurun pasca putusan MK. Pesta demokrasi yang melelahkan membuat suasana mulai cair. Ditandai sejak masing-masing pihak menyatakan menghormati apapun keputusan Majelis hakim. Teranyar, sinyal “berpindah” kubu paslon 02 ke kubu pemenang menjadi bukti praktik politik sejatinya dapat cair dibawah kekuasaan.

Lantas, jika praktik politik yang dimainkan para elite dapat cair dibawah kepentingan kekuasaan apakah sisa-sisa konflik horizontal ditengah masyarakat juga bisa turut cair ? siapa yang mampu merekatkan dan menambal lubang rusak sisa pemilu ? kita tentu tak bisa berharap banyak kepada para elite politik. Sebab, barang pasti mereka akan sibuk menggelar konsolidasi guna memikirkan posisi dan kursi yang akan didapatkan setelah pemilu.

PR Pemuda

Pekerjaan rumah ini tentunya menjadi beban moril pemuda untuk kembali merekatkan bangsa yang sejak awal perhelatan pilpres terbelah menjadi dua kelompok. Pemuda dalam diskursus sejarah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tiap momentum perubahan sosial. Kita bisa melihat jahitan sejarah yang menjuntai panjang membicarakan pemuda di tiap zaman sebagai aktor perubahan, mulai dari catatan sejarah Ricklefs dalam karyanya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, yang didalamnya turut membahas kritik dari Eduard Douwes Dekker melalui novel yang berjudul Max Havelaar tentang ketimpangan sosial yang terjadi saat itu. Kritik tersebut berbuah manis dengan kebijakan politik etis Hindia belanda. Selain itu sejarah gerakan kepemudaan juga mencatat perjalanan seorang Tirto Adhi Soerjo mendirikan Medan Priyayi sebagai wahana edukasi masyarakat dalam menentang kebodohan terstruktur yang diciptkan hindia belanda. Ditahun berikutnya organisasi Boedi Oetomo lahir dari tangan telaten mahasiswa STOVIA yang turut prihatin dengan kondisi hindia belanda saat itu. Di periode ini trend gerakan pemuda bermunculan dengan gagasan memberikan edukasi, penyadaran, gerakan social, kesadaran politik hingga menjadi tonggak lahirnya kesadaran nasionalisme yang digagas Soekarno dan Tjipto Mangoenkoesoemo melalui perserikatan nasional indoensia yang berhaluan politik nasionalis. Satu hal yang patut kita  apresiasi dari pemuda periode ini adalah kesadaran politk yang kuat demi kemajuan martabat dan bangsa.

Obektifitas Pemuda

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah populasi warga negara Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai 266,91 juta jiwa. jumlah penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun) sebanyak 183,36 juta jiwa (68,7%) dari populasi. Hal ini memungkinkan pemuda mengambil peran penting dalam beberapa tahun kedepan. PR pemuda dalam waktu dekat ini tentunya bertumpu pada upaya merekatkan kembali jahitan kebangsaan yang sempat terputus di momentum pemilu. sungguh tak layak dirindukan jika pemilu hanya menjadi momentum meretakkan persatuan bangsa, bukan merekatkan persatuan. Tugas utama pemuda saat ini adalah mengambil peran strategis ditengah masyarakat dan mendukung pemerintahan secara objektif. Objektif dalam artian selain menjadi faktor pendukung diluar sistem, juga menjadi kelompok yang mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari agenda bersama pemuda mewujudkan Indonesia satu tak terbagi. Wallahu A’lam Bishawab.

Tinggalkan Komentar