Banyak Aset Bermasalah di Sulsel, KPK Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Penertiban

Foto Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Makassar, PANRITA.News – Tim Koordinasi Wilayah (Korwil) VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) dalam program koordinasi supervisi pencegahan di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (1/7/2019).

Kegiatan ini akan berlangsung hingga 5 Juli mendatang.

KPK bersama Pemprov Sulsel juga melakukan kegiatan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penertiban Aset Daerah Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim).

Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution, menjelaskan dalam konteks pengelolaan barang milik daerah ada dua fungsi. Ada fungsi pengguna (OPD) dan fungsi pengelola (Biro Aset).

“Apapun kaitan dari pemanfaatan aset itu dan perubahan pengguna aset itu harus dilaporkan ke pengelola. Yang menjadi masalah sekarang itu adalah mereka tak pernah melapor,” kata Adliansyah.

Oleh karena itu saat ini KPK mendorong agar mereka dapat menyampaikan status penggunaan yang dilakukan kepada Biro Aset Pemprov Sulsel. Termasuk pemanfaatan aset yang dianggap penggunaannya tidak sesuai.

“Misalnya satu SKPD ada berapa yang dikuasai. Ini perlu didudukkan dulu masalahnya,” sebutnya.

Sedangkan laporan Biro Aset cukup banyak bermasalah, ada yang dikuasai pihak ketiga, pensiunan serta terdapat eselon dua yang menguasai lebih dari satu Kendaraan Dinas (Randis).

KPK pun mendorong Biro Aset harus punya data dan konek ke setiap pengguna. Pengguna harus melapor ke pengelola.

“Nah sekarang masalahnya adalah kalo ada aset dikuasai pengguna lainnya dilaporkan ke pengelola. Nanti baru kita ambilkan jalan keluarnya apa di pengelola,” jelasnya.

KPK berharap persoalan data ini sudah selesai pada pertemuan berikutnya atau sebulan dari pertemuan saat ini.

“Mungkin sebulan dari sekarang lah. Termasuk beberapa aset yang dikuasai pihak-pihak lain kita harus dorong itu. Saya mau lihat datanya,” harapnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahas soal Randis yang belum dibayar pajaknya. Baik yang ada di Pemprov maupun kabupaten dan kota.

“Ini yang sekarang kita kejar, makanya saya minta datanya, akan kita surati kepala daerah semuanya. Kan itu sudah dianggarkan kenapa tidak disetorkan,” paparnya.

Adapun dalam pertemuan ini juga dijelaskankan kendaraan dinas milik Pemprov Sulsel untuk roda empat 1.100 unit, terdapat 109 rusak berat, 8 rusak ringan, 81 tidak diketahui keberadaannya, 49 pinjam pakai dan 18 dikuasai pensiunan. Untuk roda dua sebanyak 1.642 unit, 114 rusak berat, 15 rusak ringan, 291 tidak diketahui keberadaanya dan 55 dikuasai pensiunan. Sementara itu terkait aset Pemprov terdapat 41 aset bermasalah. 

Tinggalkan Komentar