(Dis-) Harmonisasi Minoritas dan Mayoritas dalam Kampus

Askar Nur, Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa UIN Tahun 2018. (Foto: Ist.)

Askar Nur, Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa UIN Tahun 2018. (Foto: Ist.)

Dalam sebuah forum diskusi berlatar Seminar Internasional yang bertajuk “Minority/Majority-Managing the Harmony” kerja sama antara MIWF 2019 dan jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, Kamis 27 Juni 2019, saya memperoleh kesempatan menjadi salah satu pembicara/penanggap mewakili pihak mahasiswa dan tentunya pokok bahasan saya lebih kepada kelompok minoritas dan mayoritas dalam ruang lingkup kampus untuk sebuah tatanan yang harmonis sekaligus keluh kesah pribadi.

Klise aktivis kampus adalah momok yang menggelitik atau bahkan menjadi bahan tertawaan dewasa ini karena kecenderungan sifat mahasiswa sekarang adalah mengarah pada individualistik yang hobi membahagiakan diri sendiri, enggan dan tidak tertarik dalam pembahasan perihal permasalahan di kampus.

Saya masih ingat cerita-cerita masa lalu para aktivis kampus (yang kerap bercerita entah dalam ruang diskusi, tempat ngopi atau nge-teh dengan bahasa pembuka yang tak asing lagi, “dulu waktu saya jadi aktivis kampus saya……, dulu kami itu di kampus…….”  yang berlomba-lomba menduduki jabatan di kepengurusan lembaga dan membanggakan proses dialektika dalam kampus namun hari ini saya tidak mendapatkan kenyataan itu justru yang sebaliknya yang terjadi.

Dengan rendah diri saya harus berkata bahwa saya pernah menjadi ketua Hmj, ketua Dema Fakultas hingga ketua Dema U (atau Presiden Mahasiswa sebelum kejadian 1978 penghapusan student goverment melalui NKK/BKK) dan Jabatan-jabatan itu dinilai oleh orang lain sebagai sesuatu yang sangat mempesona namun pada kenyataannya saya justru merasa bahwa itu biasa-biasa saja dan terbilang hal yang kacangan, hal yang tergolong paling mudah untuk saat ini yang tidak sama dengan apa yang dialami aktivis-aktivis kampus terdahulu. Bukan saya bermaksud menyombongkan diri sebab realitasnya siapa sih mahasiswa hari ini yang mau berlomba-lomba untuk berorganisasi dan berkarir di lembaga internal kampus atau dalam hal ini aktivis kampus? Malahan hari ini mereka berbondong-bondong untuk tidak berorganisasi dan dunia aktivis merupakan perkara yang buang-buang waktu.

Di satu sisi juga banyak yang beranggapan bahwa menjadi aktivis kampus pula merupakan sesuatu yg luar biasa tapi bagi saya pada dasarnya anggapan itu bertolak daripada realitas hari ini, menjadi seorang aktivis kampus memerlukan kesiapan untuk berhadapan dengan kegelisahan. Misalnya dalam  kondisi kehadiran sebuah kebijakan kampus yang tidak memiliki orientasi kepada kepentingan secara menyeluruh. Ternyata kebijakan ini hanya direspon oleh segelintir orang, itulah kami. Dan ketika kami yang kecil ini menginterupsi, barulah kami sadar ternyata kami minoritas. Sebab, mulai dari tingkat pimpinan sampai sesama mahasiswa sendiri kami dijadikan bahan cibiran, olok-olok, bahkan di dalam ruang kelas kami dijadikan contoh buruk mahasiswa gagal.    

Sebenarnya, kami pernah mayoritas di kampus dalam sebuah gerakan demonstrasi menolak auto-parking dan itu termasuk gerakan terbesar mahasiswa UIN AM sampai hari ini karena output dari kebijakan ini dirasakan secara langsung oleh setiap individu. Bayangkan saja, siapa yang tidak merasa resah dan tercekik jika setiap kali memasuki pintu gerbang kampus kami harus mengeluarkan uang sebagai pembayaran parkir? Kira-kira miriplah dengan mekanisme parkir yang terdapat di mall-mall yang mengharuskan kita membayar 2-3 ribu perjam. Akhirnya waktu itu gelombang gerakan mahasiswa meledak, ribuan mahasiswa dengan almamater kesayangan berkumpul di depan rektorat. Meskipun kebijakan tersebut belum melalui proses ketuk palu sebagai bentuk legitimasi penerapan namun alhasil, mahasiswa menang dan mengintervensi kebijakan tersebut.

Sayangnya, kami yang mayoritas hanya bertahan sebentar dan kami kembali minoritas untuk beberapa kebijakan selanjutnya. Contohnya kebijakan sistem UKT-BKT, saya sebagai mahasiswa yang kurang mampu tentu mempertanyakan cita-cita sedari awal yang mana UKT sebagai model pembayaran biaya kuliah yang sesuai kemampuan ekonomi orang tua dan memiliki prinsip keadilan dan transparansi. Tapi justru nominal UKT yang saya peroleh tidak sesuai dengan kemampuan orang tua saya dan ini mungkin saja juga dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya namun kenapa kami masih sangat minoritas untuk meneriakkan kebijakan ini? Nyatanya kan, banyak mahasiswa yang merasakan hal yang sama. Kebijakan lain dan masih termasuk serumpun dengan polemik UKT-BKT yakni nominal atau kategori UKT semester 7 ke atas bagi Diploma dan semester 9 ke atas bagi Sarjana.

Di mana letak permasalahannya? Seperti kita ketahui bersama bahwa cakupan UKT yang diakomodir dalam BKT yakni hanya sampai semester 8 (Program Sarjana) dan semester 6 (Diploma) maka dari itu rasanya kurang memegang teguh prinsip keadilan dalam tubuh UKT-BKT jika semester 7 dan semester 9 ke atas masih dikenakan pembayaran nominal UKT yang sama seperti pembayaran waktu semester 1-8 dan 1-6. Nyatanya, di semester 9 dan 7 ke atas terdapat beberapa item yang berkurang salah satunya jumlah SKS, keaktifan dalam ruang perkuliahan dan lain sebagainya. Misalnya, waktu semester 1-8 membayar nominal UKT Rp. 800.000,- dengan 22 atau 24 SKS dan pada saat semester 9 ke atas masih membayar dengan nominal yang sama.

Pada prinsipnya hal demikian kiranya sedikit mengganjal karena kita ketahui bahwa semester 9 ke atas itu hanya memprogram beberapa SKS seperti KKN dan Skripsi meskipun kerap ada beberapa mata kuliah yang diulangi di semester sebelumnya tapi itu tidak sampai pada 22 atau 24 SKS sehingga nominal UKT semester 9 ke atas perlu kiranya disesuaikan berdasarkan kebutuhan mahasiswa (diturunkan).

Contoh kebijakan lain, pelarangan berorganisasi untuk semester 1 dan 2 yang bahkan sampai semester 3 dan 4, mereka masih kerap menerima sentilan-sentilan untuk tidak bergaul dengan kakak angkatannya sehingga apa yang terjadi? Jaringan alumni sangat susah bertemu dan menjalani kekerabatan satu sama lain sehingga tak heran jika baru-baru ini antara 2 kubu yakni 01 dan 02 melakukan reuni alumni kampus yang terdiri dari beberapa kampus, sebut saja UGM, UI, UNPAD dll. Dan alumni UIN tidak ada di sana apalagi Alauddin Makassar. Kira-kira apa yang terjadi?

Di lain persoalan yang baru-baru ini juga terjadi, Tirto.id merilis berita yang berheadline “apa menariknya kuliah di prodi Ilmu Perpustakaan?” di sini saya tidak menyentuh konten beritanya secara menyeluruh namun lebih kepada infografis dalam berita tersebut yang merunutkan beberapa Universitas yang memiliki jurusan Ilmu Perpustakaan antara lain di UI, UGM, UNHAS dll.

Anehnya, UIN AM yang menciptakan ledakan alumni IP yang besar itu tidak masuk dalam list kampus yang berkontribusi menciptakan alumni IP menurut versi Tirto. Saya curiga ada stigmatisasi di dunia akademik di negeri ini bahwa UIN atau PTAI secara umum hanya melahirkan alumni-alumni yang berperan dalam urusan agama dan tidak punya akses untuk berkarir di luar dari pakem itu.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kampus merupakan medan pertempuran dan penajaman gagasan. Di sana ditemukan entitas mahasiswa yang aktif di dunia kesenian, ada juga olahraga, pers dll. Sebagian besar aktivitas ini terwadahi dalam keorganisasian yang resmi dalam bentuk UKM dan UKK. Sebelum saya tutup, sebagai solusi untuk harmonisasi antara mayoritas-minoritas, saya hanya mau mengatakan bahwa kami golongan minor yang bergerak di wilayah advokasi dan gerakan sosial hanya menuntut satu hal yakni pengakuan dari birokrasi kampus (dalam artian menyudahi stigmatisasi negatif kepada para aktivis kampus) bahwa kami ada sehingga kami mampu berlipat ganda dan menjadi mayoritas.

Tinggalkan Komentar