“Hak Angket DPRD Sulsel; Serius atau Basa-basi?”

Diskusi Publik yang bertajuk “Hak Angket DPRD Provinsi; Serius atau Basa-Basi?” di Kopi zone, Jl. Boulevard, Makassar, Kamis (27/6/2019).

Diskusi Publik yang bertajuk “Hak Angket DPRD Provinsi; Serius atau Basa-Basi?” di Kopi zone, Jl. Boulevard, Makassar, Kamis (27/6/2019).

Makassar, PANRITA.News – Forum Komunikasi Alternatif Pemuda (Formal) Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Publik yang bertajuk “Hak Angket DPRD Provinsi; Serius atau Basa-Basi?” di Kopi zone, Jl. Boulevard, Makassar, Kamis (27/6/2019).

Diskusi publik tersebut menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Aminuddin Ilmar (Pakar hukum), Jayadi Nas (Tim TGUPP Pemprov Sulsel), Kadir Halid (Pansus Hak Angket DPRD Sulsel), A. Irwan Patawari (anggota DPRD Sulsel).

Menurut Direktur Formal Sulsel, kegiatan ini bertujuan untuk proses serta pendidikan politik bagi masyarakat, juga sebagai informasi kepada publik bahwa dengan dibentuknya Pansus Hak Angket DPRD provinsi ini sebagai bentuk perbaikan sistem pemerintahan yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Saat Ketua Pansus Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kadir Halid sebagai pembicara pertama mengatakan adanya hak angket DPRD Sulsel ini terhadap Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman  adalah hal yang serius.

Ia pun menegaskan, sudah beberapa kali kebijakan yang dilakukan secara berulang dilakukan oleh kepemimpinan Nurdin Abdullah yang melanggar aturan.

“Kenapa hak angket ini digulirkan? bukan hak interpelasi? Karena pelanggaran yang dilakukan Gubermur dan wakil Gubernur sudah terang benderang dan sudah berulang kali. Adanya hak angket ini hanya semata-mata perbaikan pemerintahan,” ungkapnya di sela-sela diskusi berlangsung.

Sementara itu, narasumber kedua A. Irwan Patawari, yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel,  menyebutkan Fraksi Demokrat adalah Fraksi terakhir mengajukan hak angket.

Lanjutnya, Fraksi Demokrat melihat adanya dampak buruk bagi masyarakat jika dualisme kepemimpinan Sulsel terus dibiarkan.

“Fraksi Demokrat adalah fraksi yang terakhir mengusulkan hak angket. Pertimbangan utama kami adalah sangat dikawatirkan kebijakan Gubermur Sulsel dan wakil Gubernur yang dualisme ini berdampak tidak baik kepada masyarakat,” ujar, A. Irwan Patawari.

“Karena Gubernur dan wakil Gubernur tak bisa dipisahkan dengan DPRD, maka harusnya Gubermur dan wakil Gubernur menjaga komunikasinya dengan DPRD. Kami fraksi Demokrat akan komitmen mengawal proses hak angket ini sampai tuntas. Dari awal kita sudah berikan masukan ke Gubermur bahwa jabatannya adalah untuk masyarakat,” tambahnya.

Suasana Diskusi Publik Forum Komunikasi Alternatif Pemuda Sulsel (Formal)

Sementara pakar Hukum, Aminuddin Almir mengutarakan dalam aturan tak mesti ada hak interpelasi didahulukan sebelum para anggota dewan menggunakan hak angket.

“Tidak ada ketentuan harus hak interpelasi dulu baru hak angket itu sesuai acuan tatib DPR dan DPRD. Persoalan hak angket ini masih panjang, masih dalam penyelidikan dan akan disahkan oleh MA,” kata, Aminuddin Almir.

“Soal pelantikan memang selesai dengan adanya adanya pelantikan ulang. Tetapi DPRD Sulsel melihat adanya aturan yang tidak sesuai. Termasuk pak wagub mengeluarkan edaran pemangkasan anggaran untuk OPD, ini wujud dualisme kepemimpinan di Sulsel. Saya berharap pansus saat memanggil pihak Pemprov terbuka untuk publik, biarkan publik menyaksikan dengan jelas,” tambah Aminuddin Almir.

Pengangkatan pejabat, Aminuddin Almir menyebutkan wewenang pengangkatan pejabat tidak bisa dilimpahkan oleh Gubernur ke wakil Gubernur sesuai aturan yang berlaku.

“Dalam aturan pengangkatan pejabat tidak boleh Gubermur melimpahkan ke wakilnya. Selemah lemahnya iman adalah memerintahkan Wakil Gubermur mengangkat pejabat. Adanya hak angket ini saya melihat DPRD ingin mengungkapkan fakta yang ada. Memang pergantian pejabat wewenang Gubermur, tetapi ada proses yang dilanggar, jadi kita tunggu penyediaan pansus hak angket,” jelas Aminuddin Almir.

Narasumber terakhir dari Tim TGUPP Pemprov Sulsel, Jayadi Nas mengatakan hak angket tidak pantas untuk Pemerintahan Sulsel.

“Kita perlu memberlakukan sikapakainga sipakalebbi (saling mengingatkan satu sama lain). Jadi perlu saling mengingatkan dari anggota DPRD untuk Gubermur dan Wakil Gubermur, tanpa harus hak angket. Memang ada kekeliruan tetapi sudah diperbaiki,” jelas Jayadi Nas.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Muhammad Fadhil ini pun
berlangsung cukup alot dan berakhir dengan kesimpulan.

“Kesimpulan dari diskusi ini dari ke semua narasumber menginginkan perbaikan sistem pemerintahan dan menegaskan untuk adanya hubungan harmonis antara Pemrov dan DPRD Provinsi melalui komunikasi politik yang baik,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar