Komisi III DPR RI Sambangi Makassar Bahas RUU Pemasyarakatan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi pemerintah Sulawesi Selatan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi pemerintah Sulawesi Selatan

Makassar, PANRITA.News – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi pemerintah Sulawesi Selatan seperti Polri, kejaksaan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Rinra Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa (18/06/2019).

Dalam petemuan tesebut, mereka membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemasyarakatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Erma Suryani Ranik dari Fraksi Partai Demokrat serta sejumlah anggota komisi III, salah satunya HM Amir Uskara dari Fraksi PPP.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengatakan, banyak masukan dari akademisi yang patut didengar termasuk menginginkan penjara di Indonesia seperti di Australia dan Amerika Serikat.

“Masukan akademisi dari UIN Makassar bagus, tapi kita belum tahu apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak,” ucap Erma, Selasa (18/6).

Saat rapat berlangsung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi memberikan masukan kepada anggota dewan terkait pembahasan RUU tentang pemasyarakatan. Menurut dia masih ada pasal yang tidak sesuai dengan KUHAP. “Itu kan bertentangan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, komisi III DPR RI meminta agar kejaksaan menjelaskan lebih spesifik dan menyebutkan apa saja yang bertentangan dalam KUHAP, sehingga bisa dimasukkan.

Kemudian, anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto dari Fraksi Gerindra mengatakan, meski penghuni lapas, hak manusiawi harus terpenuhi. “Alasanya hak asasi manusia adalah segala-galanya,” tegasnya.

Dia juga mencontohkan diskresi yang harus disetujui bersama berapa angka korupsi yang bisa dikembalikan misalnya Rp15 juta atau Rp 25 juta.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidi mengatakan, harus ada perlakuan khusus bagi tahanan yang tengah mengandung.

“Misalnya, ada kasus ibu hamil terpidana teroris yang di penjara kemudian melahirkan dalam sel. Selanjutnya ibunya tak mau jika anaknya diambil oleh orang lain,” tuturnya.

“Kalau ibunya tak mau berikan anak ke orang lain otomatis anak itu juga dihukum. Jadi konteks seperti ini harus ada perlakuan khusus,” tambahnya.

Tinggalkan Komentar