Mewujudkan Penerimaan CPNS yang Bebas Maladministrasi

Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakikan Sulsel, St. Dwi Adiyah Pratiwi.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakikan Sulsel, St. Dwi Adiyah Pratiwi.

Pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 telah memasuki tahap akhir, yaitu tahap pemberkasan. Setelah sebelumnya dilakukan pengumuman kelulusan oleh masing-masing instansi berdasarkan hasil integrasi nilai antara Standar Kompetensi Dasar (SKD) dan Standar Kompetensi Bidang (SKB) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebagai tahap akhir, tahap pemberkasan pada prinsipnya dimaksudkan untuk melengkapi beberapa persyaratan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian.

Jika merujuk pada alur dan tahapan pemberkasan, yang pada intinya hanya untuk melengkapi beberapa persyaratan yang dipersyaratkan (Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil), maka seharusnya tidak lagi ditemukan permasalahan penolakan berkas peserta dengan alasan kualifikasi pendidikan peserta tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, karena tahapan tersebut merupakan tahapan verifikasi administrasi.

Tahap Verifikasi

Setiap berkas pelamar yang diterima oleh panitia instansi, akan dilakukan verifikasi untuk memastikan beberapa hal, diantaranya kelengkapan administrasi (KTP, Ijazah, Akreditasi, dll) yang dipersyaratkan, serta untuk memastikan kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dan formasi jabatan yang dilamar.

Kesesuaian tersebut menjadi keharusan bukan hanya karena aturan yang mensyaratkan demikian, tetapi secara sederhana, upaya menghadirkan aparatur yang ahli dibidangnya tidak akan tercapai jika standar linearisasi tersebut terabaikan.

Dan salah satu keluhan pelamar dari 26 laporan yang diterima oleh Ombudsman Sulsel (Data SIMPel Ombudsman 2018) adalah soal kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan, yang mengakibatkan beberapa pelamar harus ikhlas dan bersabar untuk menunggu seleksi berikutnya alias gugur sebelum bertanding.

Dengan selesainya tahapan verifikasi administrasi, pelaksanaan tes SKD dan SKB, dan saat ini masuk pada tahapan pemberkasan. Persoalan perbedaan kualifikasi pendidikan dengan formasi jabatan yang dilamar seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan. Sebab, jika verifikasi administrasi berjalan efektif, maka kejadian tersebut tentu tidak akan menjadi masalah. Namun faktanya Ombudsman (laporan tahun 2019) masih menerima laporan dengan permasalahan yang sama.

Permasalahan lainnya yang juga menjadi keluhan adalah indikasi subjektifitas penguji pada tahap wawancara dan praktik kerja, khususnya bagi instansi yang tidak menggunakan sistem CAT pada pelaksanaan SKB. Pelbagai keluhan tersebut, tentunya menjadi catatan penting sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi mewujudkan pelaksanaan penerimaan CPNS yang bebas Maladministrasi kedepannya.

Sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan, penerimaan CPNS yang transparan, dan berkeadilan, serta bebas dari tindakan dan perilaku maladministrasi (penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, diskriminatif, dll) adalah menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh stakeholder.

Solusi Perbaikan

Secara umum pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini berjalan dengan baik. Namun, pelbagai keluhan pelamar, mulai dari tahap pengumuman, verifikasi administrasi, SKD, SKB, dan pemberkasan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Panselnas yang dikomandoi oleh MenpanRB.

Evaluasi tetap perlu dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan, sehingga pelaksanaan seleksi berikutnya dapat lebih baik, sekaligus sebagai upaya untuk menghadirkan seleksi CPNS yang bebas maladministrasi.

Salah satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menyamakan persepsi lintas sektoral, antara penyelenggara pendidikan (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama) dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut diperlukan untuk memudahkan verifikator dalam menentukan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

Meskipun relevansi antara kualifikasi pendidikan dengan nomenklatur jabatan pelaksana telah diatur dalam PermenpanRB No. 18 Tahun 2017. Namun, faktanya masih banyak keluhan terkait dengan hal tersebut.

Kemampuan verifikator dalam mengklasifikasi dan menentukan kesesuaian kualifikasi pendidikan pelamar harus menjadi perhatian serius, termasuk jumlah verifikator dan alokasi waktu pada tahap verifikasi administrasi yang dinilai tidak berbanding lurus dengan jumlah pelamar yang mencapai ribuan orang.

Pelaksanaan tahap SKB dengan menggunakan sistem CAT sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah perlu dipertimbangkan untuk diterapkan juga pada instansi vertikal, sebagai upaya meminimalisir dugaan subjektifitas pada tahap SKB dengan sistem wawancara dan praktik kerja.

Publik tentu berharap, apa yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini tidak lagi terulang pada masa yang akan datang, sehingga seleksi CPNS betul-betul mampu melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang profesional dan berintegritas. Semoga!

Leave a Reply