Politik: Agama atau Sentimen Agama?

Muhammad Akbar A (Direktur Eksekutif Akar Institute dan Aktivis HMI)

Muhammad Akbar A (Direktur Eksekutif Akar Institute dan Aktivis HMI)

“Pemimpin kafir yang adil lebih baik dari pada pemimpin muslim yang korup”.

Satu hal yang semua orang ingin tahu, kenapa pemuka agama ingin sekali mengambil alih struktur kenegaraan ? tetapi dibalik keterlibatan penuh dalam struktur kenegaraan kutipan diatas menjadi sesuatu yang asing diperdengarkan dalam forum-forum keagamaan, khutbah-khutbah menjadi kering mengkampanyekan kutipan diatas, tidak heran perilaku korup itu seolah dilegitimasi oleh agama, itu yang ditangkap publik.

Apakah benar misi yang dibawa adalah misi keagamaan sehingga ketika menduduki kursi kenegaraan menjadi sebuah representasi agama didalamnya?, ataukah itu merupakan semangat aliran yang ada dalam tubuh keagamaan itu sendiri dan akhirnya menjadi pertentangan aliran.

Lantas perilaku korup yang terjadi dalam tubuh aliran merupakan bawaan agama ataukah itu cara-cara mereka yang tidak beragama.

Semua rakyat merindukan kedamaian hidup berbangsa dan bernegara sesuai semangat keagamaan yang mendarah daging dalam hidup manusia dari sabang sampai merauke, sekalipun hanya cukup sesuap nasi dalam sehari itu bukan masalah ketika kedamaian tercipta.

Tetapi menjadi sangat ironis representasi tokoh agama justru merusak merusak pesan-pesan moral dari agama dengan perilaku korup dan menjadikan politik sebagai pertentangan antar golongan satu dan yang lain, bukan malah menjadi sumbu perdamaian kehidupan manusia yang ditularkan dalam politik.

Semua membawa misi agama tetapi tidak berujung pada kemenangan agama tetapi agama yang berubah menjadi Zombie Bonies, pemburu jantung dan penghisap darah rakyat pribumi Indonesia.

Kita merindukan universalitas agama, merangkul seluruh entitas keagamaan yang hidup mendarah daging dalam jantung kehidupan rakyat Indonesia. Agama yang menjadi sumber nilai dalam percaturan politik, etika, moral, integritas politik menuju bangsa adil makmur diridhoi Allah SWT.

Desas – Desus Bendera “Tauhid”

Memang cukup menyanyat hati jika simbol yang kita cintai justru diobrak-abrik oleh orang yang tidak mengenal simbol tersebut. Wibawa komunitas ikut juga dalam perisitiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut. Tetapi apakah ini menjadi ketersinggungan mayoritas muslim atau komunitas kecil dalam agama yang menjadi minoritas dalam politik kenegaraan.

“Bendera tauhid” itu bendera siapa? kita di Indonesia belum cukup tahu bendera yang menjadi panji-panji pembakar semangat pasukan di masa Rasulullah Muhammad SAW, sebab tidak dijelaskan secara rinci bahwa bendera Rasulullah bertuliskan kalimat tauhid bahkan warna bendera tersebut tidak ada ketetapan warnanya yang mana.

Modernisme sebuah ajaran bukan untuk mengkeramatkan sesuatu selain Tuhan tetapi sebagai instrumen penghubung dengan masa lalu. Tugas orang beriman antara lain adalah mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu untuk berkesinambungan dan konteks hari untuk dimengerti dalam merancang masa depan. Modernisme menjadi ruang terbuka positif dalam mencipta peradaban.

Sejauh ini, “Atheisme” bukan menjadi hal krusial dan cukup mengganggu dalam keimanan manusia tetapi dalam perkembangannya lebih kepada interaksi sosial, keimanan manusia yang sangat dikhawatirkan adalah menyangkut “Politheisme”, tentang banyaknya Tuhan dalam kehidupan, mendudukkan hal yang tidak sakral menjadi sakral bahkan manusia menjadi “tuhan” dengan uang dan kekuasaan. Keimanan manusia harus berada pada prinsip “Monotheisme” sebagai konsekuensi tauhid.

Standar “moralitas” terkait pembakaran bendera bersimbol tauhid tidak dibenarkan karena akan memupuk benih kebencian antar golongan, ya itu menjadi tugas berat aparatur negara yang selalu gagal dan heboh untuk satu kasus “radikalisme/terorisme”.

Nabi berpesan dalam haji wadah; “Sesungguhnya tidak dikatakan beriman seseorrang sebelum ia saling mencintai”, seseorang yang saling membenci bahkan mengundang kebencian itu buka termasuk golongan orang beriman. Miris bahkan sejak ordebaru kampanye atas nama agama selalu menjadi frame inti dalam politik, tetapi apakah ketika kemenangan itu tiba disebut sebagai kemenangan agama ? Agama dalam hal ini nyaris digunakan sebagai “kartu politik” menurut Moeslim Abdurrahman.

Viral sosial media memberitakan pembakaran bendera, hal ini mengundang simpati serta pembelaan atas pembakaran bendera “tauhid”.

Tetapi sejauh ini, peristiwa ini merupakan ekspresi komunitas kecil dalam agama yang merasa menjadi minoritas dalam percaturan politik, maka itu bisa dipakai sebagai “kartu politik”, hal seperti ini memang amat sakti dan selalu dimanfaatkan untuk mengambil kursi kenegaraan.

Agama Sumber Moralitas Politik

Politik seharusnya menjadi jalan terang untuk proses demokrasi menuju tatanan rakyat beradab (Civilized Society), tetapi sangat memilukan dan memalukan kerja-kerja politik justru menjadikan ruang sentimental antara kelompok satu, golongan satu, aliran satu dan lainnya. Warga Negara dituntut melek politik tetapi politisi mencatut agama sebagai alat untuk menguntungkan posisinya.

Politik harus menjadi medium utama untuk mengkampanyekan soal moralitas agar menghargai perbedaan, substansi berdemokrasi tidak mencederai kebhinekaan yang hidup di tanah air Indonesia ini. Bahkan dengan tuntutan kampanya itu bisa menjerat orang-orang menatasnamakan agama untuk sadar diri tidak menjadi pemimpin korup, itu merusak pesan moral dari politik ysng bersumber dari agama itu sendiri.

Cak Nur pernah mengkampanyekan, “Islam Yes, Partai Islam No”. Sebagai orang yang berpikir sehat, ngapain kita memilih partai islam yang akhirnya menjadi korup tetapi tetap ngotot menduduki kursi kenegaraan.

Ketika agama menjadi sumbu/sumber moralitas maka jadikan sejatinya nilai agama, bukan pertentangan aliran yang akhirnya mengkambinghitamkan agama dalam kejahatan aliran agama. Sampai hari ini kita tidak mendengar kemenangan agama tetapi kemenangan aliran yang justru mengkebiri nilai-nilai keagamaaan yang substantif.

Hanya Tuhan pemberi petunjuk terbaik. Amiin.

Oleh: Muhammad Akbar A. (Penulis adalah Direktur Akar Institute dan Aktivis HMI)

Tinggalkan Komentar