Bawaslu Tolak Permintaan KPU Soal Mantan Napi Korupsi

Pelantikan Anggota Bawaslu

Jakarta, PANRITA.News – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak permintaan KPU RI. Penolakan tersebut terkait putusan pengawas pemilu di tiga daerah soal gugatan dari bakal calon legislatif (bacaleg) yang berstatus mantan narapidana (napi) kasus korupsi. Bawaslu tetap meminta KPU untuk menjalankan putusan pengawas di tiga daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui, Putusan Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten Toraja Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh tiga mantan koruptor di masing-masing daerah tersebut.

Ketiga mantan napi tersebut adalah bacaleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bacaleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh dan bacaleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok.

“Iya, kami sudah membalas surat KPU RI kemarin. Intinya, kami tetap meminta KPU tetap menjalankan putusan pengawas dan Bawaslu,” ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi, Sabtu (18/8).

Menurut Bagja, apa yang sudah diputuskan panwaslu atau Bawaslu harus dijalankan KPU di semua tingkatan. Jika tidak menjalankan, maka KPU akan dianggap melanggar Undang-Undang.

“Jika KPU tidak menjalankan putusan di tiga daerah tersebut, maka mereka melanggar Undang-Undang karena perintah Undang-Undang kan KPU wajib menjalankan putusan Bawaslu,” tandas dia.

Mengacu pada Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa putusan Bawaslu di semua tingkatan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kecuali, jika putusan yang terkait tiga hal, yakni verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta penetapan pasangan calon.

Terhadap tiga hal tersebut, jika ada pihak yang berkeberatan, maka bisa mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Sebagaimana diketahui, KPU RI telah mengirimkan surat kepada Bawaslu RI untuk melakukan koreksi putusan dari Panwaslih Aceh, Bawaslu Sulut dan Panwaslu Toraja Utara yang memenangkan gugatan dari bacaleg mantan napi kasus korupsi.

KPU menilai putusan dari pengawas di tiga daerah tersebut tidak tepat karena tidak mempertimbangkan Peraturan KPU tentang Pencalonan yang masih berlaku dan sah secara hukum. KPU juga meminta KPU di tiga daerah tersebut agar menunda pelaksanan tiga putusan tersebut sampai ada putusan Mahkamah Agung. Menurut KPU, yang berhak membatalkan PKPU adalah MA, bukan Bawaslu.

Sumber: Beritasatu |

Leave a Reply