Makassar, PANRITA.News – Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggeliat. Total anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai Rp3,7 Triliun melalui skema tahun jamak 2025-2027.

Proyek mercusuar ini bernama Multi Years Project (MYP) yang menyasar perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer, jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektar sawah, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu. Pembangunan yang anggarannya bersumber dari hasil efisiensi APBD ini ditargetkan rampung pada tahun depan.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, membeberkan empat alasan Pemprov Sulsel memilih mekanisme pembangunan tahun jamak (multiyears) dibandingkan dengan penganggaran tahun tunggal (single year).

Alasan pertama adalah menjamin ketuntasan dan kesempurnaan pengerjaan fisik bangunan. Andi Sudirman Sulaiman menekankan bahwa durasi satu tahun tidak cukup untuk merampungkan fasilitas penunjang proyek berskala besar. Misalnya pengerjaan jalan. Menurutnya, skema tahun tunggal berisiko memicu kerusakan baru pada celah jalan akibat perbedaan masa pakai beton atau aspal serta paparan cuaca pancaroba.

“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit. Pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak saja supporting facility gedung-gedungnya masih belum ditambahkan. Begitu juga jalan. Kalau kita bangun satu tahun satu ruas, tidak nyambung dengan ruas kedua tahap berikutnya, dia beda umur sehingga kekuatan jalan tidak seumur dan ada jeda terputus. Ketika musim berubah pancaroba, ada celah di antaranya yang bisa menjadi sebab mulainya kerusakan-kerusakan baru,” urai Andi Sudirman.

Alasan kedua berfokus pada efisiensi biaya dan waktu lelang. Pelaksanaan tender satu kali untuk paket pengerjaan bernilai besar dinilai jauh lebih hemat ketimbang harus mengulang proses lelang berkali-kali untuk paket bernilai kecil.

“Paling penting bahwa kita menghemat di tengah efisiensi. Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda. Karena akan ada losses di budgeting penganggarannya, dan ada yang kemudian penganggarannya akan double ketika kita menganggarkan,” paparnya.

Alasan ketiga berkaitan dengan upaya menarik keterlibatan kontraktor berskala nasional demi menjaga mutu pengerjaan. Paket pekerjaan bernilai besar membuka ruang bagi perusahaan BUMN untuk masuk, sebab mereka terbentur aturan batas minimal nilai tender.

“Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk adalah rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus. Kami mensiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga (kontraktor) lokal-lokal bisa bergabung,” kata Andi Sudirman.

Alasan keempat adalah menjamin kepastian pembiayaan dan kesehatan alur kas (cash flow) daerah. Penganggaran tahun jamak memberikan keleluasaan bagi pemprov untuk menyusun skema serta proyeksi pembayaran secara berkala sesuai realisasi pendapatan daerah.

“Salah satu juga keunggulan karena kita bisa mengatur fiskal kita dalam pembayaran, cash flow bagaimana kita kemudian mereka menagih dan kita membayar. Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2-3 tahun ke depan, sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari,” demikian Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. (*)