Jakarta, PANRITA.News – Upaya Kementerian Sosial memutus rantai kemiskinan lewat program pendidikan berasrama bertajuk Sekolah Rakyat menuai perhatian serius dari Komisi VIII DPR RI.

Meski inisiatif ini dinilai strategis, sejumlah persoalan krusial masih menjadi catatan, terutama soal kejelasan status para tenaga pendidik dan pengelolanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran langsung di lapangan, calon kepala sekolah program ini berasal dari ASN daerah.

Namun ironisnya, belum ada kejelasan resmi soal status dan penempatan mereka di bawah Kementerian Sosial.

“Katanya akan dipindah ke pusat, tapi sampai sekarang belum ada SK tertulis. Ini kan melibatkan BKN dan KemenPAN-RB juga. Sejak awal saya sudah ingatkan Kementerian Sosial agar hal ini jangan diabaikan,” tegas Haeny, Minggu (13/07/2025).

Tak hanya soal kepala sekolah, Haeny juga menyoroti status guru dan staf pendukung yang mayoritas direkrut sebagai tenaga P3K oleh Kementerian Sosial.

Menurutnya, belum ada jaminan keberlanjutan karena kontrak hanya berlaku selama satu tahun dan belum tercermin dalam RAPBN 2026.

“Kalau kontrak P3K ini hanya setahun, lalu bagaimana tahun depan? Apakah diperpanjang, dipindah, atau berhenti? Ini harus dijawab demi keberlangsungan Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Legislator asal Jawa Timur IX ini juga mengusulkan agar sistem pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat dilengkapi dengan keberadaan “pamong” seperti di sekolah unggulan Taruna Nusantara. Ia meyakini Kementerian Sosial memiliki keunggulan dalam aspek ini berkat pengalaman mereka dalam menangani rehabilitasi sosial.

“Kalau sekolah biasa belum tentu siap mengelola sistem asrama, tapi Kementerian Sosial punya SDM dan pengalaman dari 27 UPT Sentra di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi kesiapan infrastruktur. Menurutnya, desain fisik Sekolah Rakyat di Sentra Bekasi sudah 80 persen sesuai dengan blueprint rancangan Kemensos dan Kementerian PUPR, yang menjanjikan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Namun, tantangan lain muncul dari aspek lahan. Haeny menyoroti bahwa ketersediaan lahan menjadi hambatan terbesar dalam merealisasikan target pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Daripada repot cari tanah baru, lebih baik manfaatkan aset provinsi yang belum dimaksimalkan. Pemprov bisa dorong ini agar program berjalan lebih cepat,” usul politisi Partai Golkar ini.

Haeny menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tak cukup hanya dilihat dari jumlah siswa atau sekolah yang dibuka. Kualitas manajemen, kejelasan status guru, hingga kesiapan kurikulum harus jadi prioritas utama.

“Kalau kita ingin mimpi besar Presiden Prabowo lewat Sekolah Rakyat terwujud, semua aspek dari SDM, kurikulum, hingga tata kelola kelembagaan harus matang sejak awal,” pungkasnya.