Bontang, PANRITA.News – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendorong Gubernur Kaltim Isran Noor memanggil seluruh kepala daerah membahas nasib honorer.

Menurutnya nasib honorer di Kaltim harusnya disuarakan bersama untuk masuk meminta kebijaksanaan atas keputusan pemerintah pusat itu. 

“Harusnya bersatu menolak. Daerah lain belum ada yang begitu, jadi kita mulai duluan rapat besar, inisiatornya Gubernur Kaltim,” kata Agus Haris, Jumat (8/7/2022).

Disisi lain politisi Gerindra ini, mengapresiasi sikap gubernur yang menyatakan menolak penghapusan honorer, tetapi Isran juga harus turut diperkuat dengan dukungan 10 kabupaten/kota di Kaltim.

“Libatkan juga anggota dewan yang membidangi tenaga honorer ini, jadi gaungnya kuat, Gubernur harus jadi inisiator,” tegasnya.

Sementara itu Pemkot Bontang diketahui telah melakukan pertemuan, dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dikonfirmasi, Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Aji Erlynawati mengatakan sampai sekarang pemerintah tetap bersikap, memperjuangkan tenaga honorer diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ada 10 usulan yang di ajukan, salah satunya terkait syarat PPPK minimal D3, sementara di Bontang rata-rata SMA itu yang kami perjuangkan, supaya bisa di akomodir,” terangnya.

Sekda merinci total tenaga honorer di Bontang mencapai 2.368 orang dan sebagian besar lulusan dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

1.362 honorer lulusan SMA. Sisanya tenaga honorer dengan jenjang pendidikan SD, SMP, S1 hingga S2.

Pemkot Bontang pun hanya bisa memprioritaskan bagi honorer yang sudah lama mengabdi untuk daerah. 

“Jadi kami minta buat teman-teman honorer yang punya sertifikasi teknis turut menjadi pertimbangan dan penilaian. Kemudian meminta passing grade diturunkan serta penerimaan PPPK hanya di tingkat Kota Bontang saja, tidak untuk umum,” ujarnya Iin, sapaannya. (*)