Makassar, PANRITA.News — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, bersama DPRD Kota terus mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal, pekerja rentan, serta kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Hadir jajaran SKPD Pemkot Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, kehadiran Ranperda tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pekerja.

Khususnya mereka yang berada di sektor informal dan kelompok rentan, mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.

“Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Appi.

Menurutnya, melalui regulasi ini, Pemkot Makassar ingin mengintegrasikan penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).

“Langkah ini, memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan,” tuturnya.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan program inovatif Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45.000 pekerja rentan.

Program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan perlindungan yang lebih inklusif, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pekerjaan informal.

Dalam prosesnya, pembahasan Ranperda ini terus dikawal bersama oleh pansus DPRD Kota Makassar dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Sinergi eksekutif dan legislatif tersebut diharapkan mampu melahirkan regulasi yang tidak hanya kuat dari sisi landasan akademik, tetapi juga memiliki kejelasan mekanisme pelaksanaan.

Sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Appi. 

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga menjangkau pekerja informal, kelompok rentan hingga pekerja sosial keagamaan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan pandangan umum sekaligus hasil pencermatan terhadap substansi draf Ranperda yang digagas.

Fahrizal menjelaskan, pembentukan regulasi ini merupakan bentuk komitmen politik dan tanggung jawab konstitusional DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

“Ranperda ini, menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” katanya.

Lanjut politisi PKB itu, Pansus berpandangan, program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah, keberlangsungan program tidak lagi semata-mata bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.

“Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” demikian salah satu substansi pandangan Pansus.

Alumni Fakultas Kedokteran itu mengungkapkan, penyusunan Ranperda tersebut juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, substansinya telah diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, dijelaskan dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda ini mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kelima program tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan kerja, kematian, keberlangsungan kehidupan setelah masa produktif hingga risiko kehilangan pekerjaan.

“Cakupan perlindungannya juga diperluas terhadap berbagai kategori pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan,” jelasnya.

Secara khusus, Pansus memberi perhatian terhadap pekerja sosial keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum tentu memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai.

Menurutnya, kelompok tersebut meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu dan pekerja sosial keagamaan lainnya.

Pansus menilai, pemberian bantuan iuran bagi kelompok tersebut merupakan bentuk keadilan sosial sekaligus penghargaan atas kontribusi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

“Tidak hanya itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan akses perlindungan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, substansi lainnya dari Ranperda tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran hingga pembinaan dan pengawasan.

Bagi sektor swasta, Ranperda ini mengarahkan agar bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.

Ia menilai, ketentuan tersebut dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja agar kegiatan usaha di Kota Makassar turut menjamin hak dan perlindungan tenaga kerjanya.

Sementara untuk sektor konstruksi, Pansus menekankan pentingnya kewajiban penyedia jasa memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek pekerjaan.

“Bukti kepesertaan jaminan sosial, kita harapkan menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat sektor tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi,” harapnya.

Ia menyebutkan, adapun bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah didorong berperan memberikan informasi prosedur penempatan serta memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu substansi yang mendapat perhatian utama Pansus adalah pengaturan program perlindungan pekerja rentan melalui skema bantuan iuran.

Fahrizal menilai, pekerja rentan membutuhkan kehadiran nyata pemerintah daerah karena memiliki keterbatasan pendapatan, kondisi pekerjaan tidak stabil, serta kemampuan terbatas untuk membiayai perlindungan jaminan sosial secara mandiri.

Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran dipersyaratkan berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan dibuktikan KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.

Pemberian bantuan juga diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

Pansus turut mendorong agar penetapan penerima bantuan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia dan kondisi disabilitas.

“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tuturnya.

Ia menambahkan, untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Ranperda juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi, perencanaan program, peningkatan kepesertaan hingga penentuan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.

Menutup pandangannya, Fahrizal menegaskan bahwa Ranperda ini bukan sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Melainkan membangun sistem perlindungan pekerja yang lebih komprehensif melalui tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan serta pengawasan.

Dia berharap tidak ada lagi pekerja yang terabaikan hanya karena bekerja di sektor informal, menjalankan pekerjaan secara mandiri ataupun memiliki keterbatasan ekonomi.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tukasnya. (*)