Makassar, PANRITA.News – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).

Kehadiran Wamendagri disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Jufri Rahman, bersama jajaran pejabat tinggi pratama Pemprov Sulsel serta para Sekprov dari seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

Suasana penyambutan berlangsung akrab, mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Sekprov Sulsel Jufri Rahman menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk berdialog langsung dengan pemerintah pusat, sekaligus menyampaikan masukan dan aspirasi terkait berbagai isu strategis pembangunan di daerah.

“Forum ini menjadi ruang komunikasi dua arah antara pusat dan daerah. Kita berharap dalam waktu dekat akan ada solusi konkret yang bisa dihasilkan dari pembahasan ini,” ujar Jufri Rahman, yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen di Kementerian PANRB.

Ia menegaskan bahwa hasil dari forum ini diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah nyata dalam memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

“Kami yakin, sinergi yang dibangun hari ini akan memperkokoh pelaksanaan kebijakan di daerah dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ia menilai hal ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program prioritas nasional serta menjaga kesinambungan pembangunan lintas wilayah.

“Pertama, perlu dilakukan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD. Kedua, inovasi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat,” kata Bima Arya.

Ia juga menuturkan, arahan Menteri Dalam Negeri menekankan empat langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yakni percepatan belanja daerah, inovasi PAD, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pembangunan, serta peningkatan peran sektor swasta melalui kemudahan perizinan.

Rakor tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqiansyah Karisayuda, Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas provinsi di wilayah Sulawesi, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun pemerintahan daerah yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.