Jakarta, PANRITA.News – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, melontarkan keprihatinan terkait terbatasnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk layanan kesehatan dasar.

Menurutnya, sejumlah program penting, termasuk vaksin HPV, seolah terabaikan dalam rencana anggaran Kementerian Kesehatan.

“Terus terang saya kaget sekaligus prihatin. Layanan mendasar yang semestinya sudah jadi prioritas malah belum masuk dalam anggaran tambahan,” ujar Charles saat rapat dengan Menteri Kesehatan di Senayan, Kamis (4/9/2025).

Ia mengingatkan bahwa vaksin HPV sebelumnya sempat menjadi program andalan Kemenkes, namun kini justru tak terlihat dalam daftar anggaran.

“Saya jadi heran, prioritasnya Pak Menteri berubah? Apa memang ada pergeseran kebijakan?” tanyanya.

Tak hanya itu, Charles juga menyoroti tambahan anggaran hingga Rp10 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan spekulasi soal kemungkinan kenaikan iuran.

“Di publik sudah ramai dibicarakan soal isu kenaikan iuran BPJS. Dari Kemenkeu pun informasinya masih simpang siur. Kalau melihat tambahan anggaran ini, bisa saja memang mengarah ke kenaikan iuran,” jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Charles menegaskan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan yang langsung menyentuh rakyat. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat masih berat, sehingga kebijakan kenaikan iuran bisa memicu keresahan.

“Frustrasi publik sudah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir. Kalau memang ada kenaikan, jumlah penerima bantuan harus diperluas supaya rakyat kecil tidak makin terbebani,” tegasnya.