Jakarta, PANRITA.News – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil survei Apindo yang menunjukkan lebih dari 50 persen perusahaan di Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi.

Menurutnya, tren ini bukan sekadar soal hubungan antara pekerja dan pengusaha, tapi gejala krisis struktural yang menunjukkan lemahnya daya adaptasi ekonomi nasional terhadap tantangan global dan penurunan daya beli masyarakat.

“PHK massal bukan cuma menyangkut nasib pekerja dan keluarganya, tapi juga bisa memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi secara luas,” kata Yahya Zaini dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Yahya Zaini menegaskan perlunya kebijakan lintas sektor yang terintegrasi untuk menjawab persoalan ini. Ia mendorong pemerintah agar tidak membiarkan dunia usaha berjalan sendiri di tengah badai ekonomi.

“Negara harus hadir lewat kebijakan nyata yang berpihak pada kelangsungan bisnis dan perlindungan pekerja,” ujarnya.

Sebagai respons terhadap ancaman berkelanjutan dari tren PHK, Yahya mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), terutama di sektor yang banyak terkena dampak perampingan. Ia juga meminta adanya perlindungan sosial yang lebih fleksibel bagi pekerja informal dan kontrak.

“Pengawasan terhadap proses PHK juga harus ditingkatkan, agar sesuai aturan dan tetap mengedepankan dialog antara pengusaha dan pekerja,” tegas legislator asal Jawa Timur VIII ini.

Yahya Zaini mengingatkan bahwa keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja seharusnya menjadi dua sisi yang saling menguatkan, bukan saling bertentangan.

“Di masa krisis, keduanya harus berjalan beriringan. Negara tak boleh hanya jadi penonton, tapi wajib menjadi pengarah kebijakan yang menciptakan ekosistem ekonomi yang adil,” tutupnya.