Biaya Sekolah Melesat, DPR: Jangan Biarkan Pendidikan Jadi Komoditas Pasar!

Biaya Sekolah Melesat, Komisi X DPR RI: Jangan Biarkan Pendidikan Jadi Komoditas Pasar!

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf. Dok.ist

Jakarta, PANRITA.News – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, angkat bicara soal lonjakan biaya pendidikan dasar yang dinilai tak lagi masuk akal.

Ia merespons hasil riset harian Kompas yang mengungkap bahwa biaya masuk Sekolah Dasar (SD) di Indonesia naik rata-rata 12,6 persen per tahun sejak 2018 hingga 2024, angka yang jauh meninggalkan kenaikan pendapatan orang tua yang hanya 2,6 persen per tahun.

“Ini sudah ugal-ugalan! Biaya sekolah terus melonjak, tapi kesejahteraan guru pun masih memprihatinkan,” tegas Furtasan, Rabu (23/7/2025).

Ia menyoroti belum adanya aturan yang secara tegas mengatur batas minimal dan maksimal biaya pendidikan, khususnya di sekolah swasta. Furtasan mendorong pemerintah untuk segera menetapkan standar biaya agar orang tua tidak terus menjadi korban mahalnya pendidikan.

“Selama biaya pendidikan dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, komersialisasi pendidikan akan terus terjadi. Harus ada intervensi kebijakan,” ujarnya.

Fasilitas mewah seperti kolam renang atau lapangan olahraga memang bisa menaikkan biaya operasional sekolah. Namun menurut Furtasan, hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk memungut biaya tambahan di luar kendali.

Tak hanya soal biaya sekolah, ia juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan nasional yang dianggap belum fokus. Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp714 triliun atau 20 persen dari APBN, hanya sebagian yang benar-benar dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah.

“Banyak dana justru terserap untuk pendidikan kedinasan, lembaga pelatihan, dan belanja pegawai. Ini bikin anggaran pendidikan terfragmentasi,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Menutup pernyataannya, Furtasan menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan oleh DPR agar penggunaan dana pendidikan betul-betul tepat sasaran, mendukung kualitas pendidikan nasional, dan tidak tenggelam dalam belenggu birokrasi.

Comment