Jakarta, PANRITA.News – Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Namun di tengah populasi yang telah melampaui 281 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas, cukup, dan terjangkau.

Krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan situasi geopolitik internasional turut memperburuk kondisi.

Di tengah kompleksitas tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti masalah klasik yang belum terselesaikan: ketimpangan kesejahteraan petani dan kurangnya regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian.

“Ini berdampak pada rantai pasok hasil pertanian yang masih panjang dan tidak efisien. Akibatnya, harga jual di tingkat petani rendah, sementara harga di konsumen justru mahal,” kata Titiek Soeharto saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Titiek menekankan bahwa pembangunan sektor pertanian perlu difokuskan pada penguatan produksi dalam negeri, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani serta peternak. Ia mengingatkan bahwa fokus produksi tidak boleh hanya pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup komoditas peternakan, hortikultura, dan perkebunan.

Lebih jauh, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa kemandirian pangan dapat dicapai lewat strategi menyeluruh: peningkatan produksi komoditas strategis, modernisasi pertanian, penguatan kemitraan usaha tani, perluasan akses pasar, efisiensi dalam pengelolaan lahan dan air, hingga peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian.

Namun demikian, Titiek Soeharto menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang tepat sasaran. Ia menyebut bahwa pagu indikatif belanja Kementerian Pertanian untuk tahun 2026 dipatok sebesar Rp13,757 triliun berdasarkan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun tersebut.

Karena itu, ia meminta agar penganggaran tahun depan benar-benar diarahkan pada program dan kegiatan yang berdampak nyata, berbasis output dan outcome, serta memperhatikan potensi dan tantangan aktual di lapangan.

“Perlu ada integrasi program antar direktorat dan sektor agar tidak terjadi tumpang tindih. Pengawasan dan pelaporan juga harus berbasis data real-time,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian yang terukur dan strategis, demi menjaga stabilitas pangan dan mewujudkan kemandirian produksi dalam negeri.