Siapa yang Dilayani Kurikulum AI? Sebuah Kritik atas Komodifikasi Pendidikan

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan” – Tan Malaka

Bayangkan seorang guru, berdiri sendiri di ambang pintu kelasnya pada suatu pagi. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela berdebu menyoroti partikel-partikel kapur yang beterbangan di udara—sebuah ritual kuno yang akrab. Namun, di tangannya, bukan lagi hanya spidol dan buku pelajaran yang usang. Ada beban lain yang tak terlihat, sebuah dekret tak tertulis dari zaman yang baru: ia harus mengajarkan Artificial Intelligence (AI) dan Coding. Ia tidak pernah memintanya. Ia tidak pernah memilihnya. Ia, bersama jutaan guru dan siswa lainnya, telah terlempar (Geworfenheit) begitu saja ke dalam sebuah era digital yang dijanjikan oleh narasi besar “Indonesia Emas 2045”. Sebuah janji kemajuan yang agung, yang terdengar di seminar-seminar dan dokumen-dokumen kebijakan, namun terasa begitu jauh dan asing dari realitas papan tulis yang retak, kipas angin yang berderit, dan sinyal internet yang putus-sambung. Inilah titik awal dari sebuah kecemasan eksistensial, sebuah kegelisahan yang lahir dari kesadaran akan kebebasan yang terpasung. Di satu sisi, ada keharusan untuk patuh pada sebuah sistem yang bergerak maju tanpa henti, sebuah mesin raksasa yang tidak peduli pada individu. Di sisi lain, ada kesadaran yang menusuk tentang absurditas dari semua ini. Absurditas yang lahir dari benturan antara panggilan agung zaman (”Siapkan talenta digital!”) dan bisikan sunyi kenyataan (”Bagaimana caranya, jika komputer saja tidak ada?”). Bagaimana mungkin seorang individu—seorang guru yang setiap hari berjuang dengan keterbatasan, seorang siswa yang dunianya adalah halaman sekolah yang becek—menemukan makna otentik dalam sebuah tugas yang terasa dipaksakan oleh sebuah kekuatan tak terlihat? Bagaimana ia bisa bertanggung jawab atas sebuah misi yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya, di tengah kondisi yang setiap detiknya seolah menertawakan ambisi itu sendiri? Maka, esai ini bukanlah analisis kebijakan yang dingin. Ia adalah sebuah analisis fenomenologis dari keterlemparan; sebuah penelusuran ke dalam pengalaman sadar individu (lived experience) yang terperangkap dalam absurditas ini. Kita akan mencoba memahami bagaimana sebuah kebijakan abstrak dari ”dunia sistem” (pemerintah) secara paksa masuk dan mengganggu ”dunia-kehidupan” (Lebenswelt) nyata di dalam kelas, dan bagaimana individu di dalamnya dipaksa menatap tiga wajah keterasingan yang mengancam jiwanya.

Absurditas Kondisi: Tiga Wajah Keterasingan

Untuk memahami krisis ini, kita harus berani menatap wajah absurditas itu sendiri, yang termanifestasi dalam tiga bentuk keterasingan yang mendalam. Ini bukan sekadar tantangan teknis, melainkan sebuah pergulatan jiwa yang dapat kita analisis melalui lensa filsafat dan psikologi.

Pertama, mitos ”digital native” sebagai sebuah kebohongan eksistensial. Sistem, dalam arogansinya, mendeklarasikan bahwa generasi ini adalah ”pribumi digital”. Sebuah label, sebuah esensi yang ditentukan dari luar, seolah-olah takdir mereka telah dituliskan sebelum mereka sempat memilih. Namun, seorang siswa di sebuah desa terpencil menatap ketiadaan komputer di hadapannya dan merasakan sebuah kebohongan yang menusuk jiwa. Eksistensinya—pengalaman konkret dari keterbatasan, dari sentuhan nyata pada buku yang menguning, bukan pada layar sentuh—bertentangan secara telak dengan esensi yang coba dilekatkan padanya. Ini adalah bentuk pertama dari absurditas: jurang antara apa yang dikatakan tentang kita dan apa yang kita alami sesungguhnya. Individu itu dipaksa untuk hidup dalam inotentisitas, menjadi seorang penipu dalam drama yang tidak ia tulis. Ia harus berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya, hanya untuk memenuhi narasi besar yang tidak peduli pada kebenaran eksistensialnya. Beban psikologis untuk menjembatani jurang absurd ini, secara sepihak dan dalam kesendirian, diletakkan di pundak individu yang paling tidak berdaya.

Kedua, ”tekno-solusionisme” sebagai pelarian dari tanggung jawab. Ketika dihadapkan pada masalah-masalah nyata yang menuntut keberanian—kesejahteraan guru, bangunan sekolah yang rapuh—sistem memilih untuk lari ke dalam pelukan solusi teknologi yang berkilauan. Dalam kerangka Teori Kritis, ini adalah manifestasi dari dominasi ”rasionalitas instrumental”, di mana segala sesuatu, termasuk pendidikan dan manusia, direduksi menjadi sekadar alat (instrumen) untuk mencapai tujuan lain (pertumbuhan ekonomi). Manusia tidak lagi menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Secara psikologis, ini adalah sebuah tindakan mauvaise foi (itikad buruk) dalam skala masif. Sistem tidak hanya lari dari tanggung jawab, tetapi juga secara aktif menipu dirinya sendiri, meyakini bahwa dengan menawarkan ‘solusi’ teknologi, ia telah bertindak secara progresif. Ia melepaskan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang fundamental, dan melemparkan beban itu kepada individu: ”Kami sudah berikan teknologinya, sekarang giliranmu untuk berhasil,” bisiknya, sambil menutup mata dari atap yang bocor dan guru yang belum gajian.

Ketiga, ancaman menjadi “buruh digital”: puncak dari keterasingan. Inilah bahaya terbesar bagi eksistensi kita. Kurikulum yang hanya berfokus pada keterampilan teknis mengancam untuk mereduksi manusia menjadi sekadar fungsi. Dalam logika rasionalitas instrumental ini, siswa bukanlah subjek yang perlu dicerahkan, melainkan objek yang perlu dioptimalkan efisiensinya. Pendidikan berubah dari proses pembebasan menjadi proses produksi, dan sekolah menjadi pabrik. Ini adalah keterasingan total dalam makna yang paling mengerikan. Individu itu menjadi terasing dari hasil kerjanya, dari proses belajarnya, dari sesamanya, dan yang paling parah, dari dirinya sendiri. Ia kehilangan hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri, karena definisi itu telah disediakan oleh pasar. Yang hilang bukanlah sekadar otonomi, melainkan kapasitas untuk bermain, untuk bertanya tanpa tujuan, untuk melakukan sesuatu hanya karena itu indah—esensi dari kemanusiaan yang tidak instrumental. Inilah tiga wajah absurditas itu: dipaksa menjadi yang bukan diri kita, ditinggalkan oleh sistem yang lari dari tanggung jawab, dan dibentuk menjadi alat bagi tujuan yang bukan milik kita.

Pemberontakan Makna: Tiga Jalan Menuju Otentisitas

Di hadapan dunia yang absurd, di mana individu merasa kecil di hadapan sistem yang masif, satu-satunya tindakan yang bermartabat adalah pemberontakan. Bukan pemberontakan dengan senjata untuk meruntuhkan sistem, melainkan pemberontakan makna seperti yang digambarkan Camus sembilan dekade sebelum kita mengenal AI seperti sekarang. Ini adalah sebuah penolakan sunyi namun teguh untuk menyerah pada ketiadaan makna. Ini adalah pilihan sadar untuk menciptakan makna kita sendiri dalam setiap tindakan, seabsurd apa pun tugas yang diberikan. Seperti Sisifus yang dihukum mendorong batu ke puncak gunung selamanya, ia menemukan kebebasan bukan dengan menolak batu itu, melainkan dengan menjadikan tindakan mendorong batu itu sebagai miliknya, sebagai ekspresi pemberontakannya. Bagi guru dan siswa, “batu” itu adalah kurikulum AI. Pemberontakan mereka adalah menemukan cara untuk mendorong batu itu dengan cara mereka sendiri, dengan kesadaran dan martabat.

Menolak Kebebasan Semu dalam ”Mata Pelajaran Pilihan”

Sistem, dengan murah hati, menawarkan sebuah ”pilihan”: jadikan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) sebagai mata pelajaran pilihan. Namun, ini adalah kebebasan yang semu, sebuah ilusi yang dirancang untuk menenangkan kecemasan kita namun justru melanggengkan absurditas. Bayangkan seorang kepala sekolah di daerah terpencil yang menerima tawaran ini. Ia “bebas” untuk tidak memilih, tetapi kebebasan itu lahir dari ketiadaan—ketiadaan guru yang kompeten, ketiadaan komputer, ketiadaan listrik yang stabil. Pilihan yang ditawarkan bukanlah sebuah kesempatan, melainkan sebuah penegasan atas keterbatasannya. Ini adalah kebebasan yang menyakitkan, yang hanya berfungsi untuk membuat individu merasa bersalah atas ketidakmampuannya sendiri, bukan menyalahkan sistem yang menciptakan kondisi tersebut. Pemberontakan pertama adalah dengan menolak kerangka pilihan yang cacat ini. Ini adalah keberanian untuk berkata, ”Jangan beri kami ilusi pilihan, beri kami fondasi yang memungkinkan kami untuk benar-benar memilih.”

Pilar Pertama: Literasi Kritis sebagai Alat Kesadaran. Pemberontakan sejati dimulai dengan kesadaran. Jika kurikulum AI adalah batu Sisifus, maka Literasi Kritis AI adalah momen ketika Sisifus berhenti mendorong secara buta dan mulai mempelajari batunya. Ia bertanya: Terbuat dari apa batu ini? Mengapa ia begitu berat? Siapa yang meletakkannya di sini? Ini bukanlah sekadar belajar ”etika” yang normatif dan steril, melainkan sebuah tindakan radikal untuk membongkar kotak hitam teknologi. Di dalam kelas, ini bisa berarti seorang siswa tidak hanya belajar cara menggunakan aplikasi pinjaman online, tetapi juga diajak untuk bertanya: Algoritma apa yang menentukan saya layak atau tidak layak mendapat pinjaman? Apakah data tentang suku atau alamat rumah saya memengaruhinya? Siapa yang diuntungkan jika saya gagal bayar? Ini adalah cara individu untuk merebut kembali kedaulatannya dalam berpikir. Ia menolak untuk menjadi objek pasif dari teknologi yang dirancang untuk memanipulasinya. Dengan bertanya, ia mulai melihat ”relasi kuasa” yang tak terlihat yang membentuk realitasnya sehari-hari. Setiap pertanyaan adalah sebuah tusukan kecil pada selubung absurditas, sebuah tindakan untuk menjadi subjek yang sadar di dunia yang ingin membuatnya tertidur.

Pilar Kedua: Guru sebagai Subjek yang Merdeka. Model pelatihan ”top-down” yang diuraikan dalam berbagai dokumen kebijakan adalah upaya sistem untuk membentuk guru menjadi objek yang patuh, sebuah saluran transmisi yang efisien. Pemberontakan guru adalah dengan menolak peran ini dan menegaskan dirinya sebagai subjek yang merdeka. Komunitas Belajar Profesional (PLC) dalam visi ini bukanlah sekadar forum diskusi atau lokakarya, melainkan sebuah bengkel eksistensial. Di sinilah para individu yang bebas dan bertanggung jawab berkumpul, bukan untuk dilatih, melainkan untuk menempa makna pedagogis mereka sendiri melalui dialog, kerentanan, dan keberanian untuk mencoba.

Pilar Ketiga: Implementasi Bertahap sebagai Penghargaan atas Eksistensi. Pendekatan ”satu untuk semua” adalah bentuk pengabaian terhadap eksistensi individu yang unik. Ia memperlakukan setiap sekolah, setiap guru, dan setiap siswa seolah-olah mereka adalah entitas abstrak yang sama, tanpa sejarah, tanpa konteks, tanpa tubuh. Implementasi bertahap, sebaliknya, adalah sebuah penghargaan atas keberagaman eksistensi ini. Ini adalah sebuah pernyataan filosofis bahwa individu dan konteksnya lebih penting daripada sebuah dekret universal. Ini adalah pengakuan bahwa seorang siswa di pesisir Papua memiliki Dasein (ada-di-dunia) yang berbeda dari seorang siswa di metropolitan Jakarta. Kebijakan harus membungkuk di hadapan realitas eksistensi mereka, bukan sebaliknya. Dengan tidak memaksakan, sistem memberikan ruang bagi setiap komunitas untuk menemukan jalannya sendiri, waktunya sendiri, dan maknanya sendiri dalam berinteraksi dengan ”batu” kurikulum ini. Ini adalah pemberontakan yang paling sunyi, namun mungkin yang paling mendalam: pemberontakan melawan penyeragaman.

Beban Kebebasan untuk Memilih

Kita telah terlempar ke dalam zaman ini. Kita tidak bisa memilihnya. Namun, kita selalu bebas untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Inilah beban sekaligus kemuliaan dari kondisi manusia. Kurikulum AI dan Coding telah hadir sebagai sebuah “fakta” dalam dunia kita, sebuah batu besar di tengah jalan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menerimanya, melainkan bagaimana kita akan menghadapinya.

Akankah kita menyerah pada absurditas, menerima peran sebagai objek, dan membiarkan generasi mendatang menjadi ”buruh digital” yang terasing? Ataukah kita akan memberontak? Memberontak dengan memilih kesadaran di atas kepasrahan; memilih otentisitas di atas kepura-puraan; dan memilih untuk menciptakan makna di tengah dunia yang tampaknya tidak peduli. Pertanyaan terakhir bukanlah untuk para pembuat kebijakan yang jauh di sana, melainkan untuk setiap individu yang berdiri di garis depan pendidikan: “Di hadapan teknologi yang menjanjikan segalanya ini, manusia seperti apakah yang akan kita pilih untuk menjadi?” Pilihan itu ada di tangan kita. Ia tidak dibuat di ruang rapat yang megah, tetapi di setiap rencana pelajaran yang kita buat, di setiap pertanyaan yang kita ajukan, di setiap interaksi sunyi dengan seorang siswa. Setiap hari adalah sebuah pilihan. Dan dalam pilihan-pilihan kecil yang otentik itulah terletak seluruh tanggung jawab dan kebebasan kita yang menakutkan sekaligus mengagumkan.

Referensi

  • Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Survei Penetrasi & Perilaku Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII.
  • Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Naskah Akademik Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Puskurjar & PSKP BSKAP Kemendikdasmen RI
  • Camus, A. (2004). The Silent Men. The plague, the fall, exile and the kingdom, and selected essays (translated by J. O’Brien).
  • Haar, J., & Foord, K. (2013). Professional learning communities. Routledge.
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2023). Indeks Literasi Digital Nasional 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
  • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). (2023). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
  • Landmann, M. (2020). Critique of reason from Max Weber to Jürgen Habermas. In Foundations of the Frankfurt School of Social Research (pp. 117-131). Routledge.
  • Stevenson, L. (1983). Sartre on Bad Faith. Philosophy58(224), 253-258.

Comment