UKT, Pembiayaan Pendidikan, dan Masa Depan Indonesia

Ilustrasi Pembayaran UKT Mahasiswa.

Oleh: Ismail Suardi Wekke (Pemuda ICMI)

PANRITA.News – Akhirnya setelah dipanggil Presiden, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membatalkan kenaikan UKT.

Pembatalan ini jangan sampai hanya menjadi “gula-gula” dan temporer semata untuk meredam suara masyarakat. Sebab banyak hal yang perlu dilihat kembali.

Bahwa pendidikan butuh biaya, iya. Itu juga disampaikan Imam bahwa dalam memeroleh ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari enam perkara, dan yang terakhir adalah dinar. Dalam konteks Indonesia adalah rupiah.

Namun bukan itu satu-satunya perkara, dan boleh saja ditangani. Inilah kemudian yang menjadi cita-cita bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan sebaliknya mencemaskan kehidupan bangsa.

Sebelum lebih jauh, mari kita lihat betapa organisasi kemasyarakatan Indonesia telah berpartisipasi dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Kita bisa saksikan dari Merauke sampai Sabang.

Di Papua, rumah bagi trisula pendidikan Tanah Papua, Yapis, YPK, dan YPPK.

Sementara di Aceh terdapat Al-Washliyah.

Diantara itu, kita bisa saksikan Al-Khaerat (Palu), As’adiyah (Sengkang), DDI (Mangkoso), Wahdah Islamiyah (Makassar).

Kemudian di Kalimantan, ada Hidayatullah (Balikpapan).

Sementara di Jawa sendiri, dua ormas arus utama Indonesia Muhammadiyah (Yogyakarta), dan Nahdhlatul Ulama (Surabaya).

Begitu kita melintasi Sumatera ada Tarbiyah Islamiyah (Padang).

Sekali lagi, betapa sepanjang bentangan Indonesia menjadi ladang pahala bagi setiap ormas untuk mencurahkan perhatiannya bagi pengembangan pendidikan.

Belum lagi lembaga pendidikan yang dikelola yayasan atau perkumpulan. Satu page di laman ini tidak akan pernah cukup untuk mengetikkan semua itu.

Satu pertanyaan “kalaulah masyarakat bisa mengelola pendidikan, lalu apa hal sehingga pemerintah kerepotan pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan?”.

Ini menjadi tanya tersendiri. Dimana perguruan tinggi negeri, atau sekarang berlomba-lomba menjadi badan layanan umum (BLU), atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), itu sejatinya dilandasi oleh motivasi yang perlu diketahui.

Jikalau saja kepentingan untuk World Class University, maka tidaklah menjadi agenda utama.

Betapa perguruan tinggi juga perlu ada yang menjadi Akhirat Class University. Perguruan tinggi yang menyiapkan profil lulusan selain menjadi guru juga menjadi pelayan masyarakat dalam aktivitas keagamaan.

Betapa lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta dengan UKT yang tidak melebihi satu juta, kemudian menjadi imam masjid, khatib jumat, dan ketika mereka tidak ada berpotensi tidak terlaksananya shalat jumat.

Padahal dalam mengelola pendidikan di perguruan tinggi keagamaan itu, UKT mereka tidaklah dibayar dalam satu kali pembayaran. Bahkan nanti ada yang dibayar setelah wisuda.

Ini menunjukkan kesetiaan kepada cita-cita bernegara. Sehingga memfasilitasi anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, menjadi tanggung jawab bersama.

Tentu saja benar bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang tersier dan bukan masuk menjadi masa-masa wajib belajar. Kalaulah pemerintah sudah mendalilkan tentang kewajiban, maka masyarakat hendak kemana lagi mengadu.

Pembentukan negara ini, tentu saja berladaskan pada cita-cita kesejahteraan. Sementara dalam praktiknya di Indonesia tanpa ijazah, pekerjaan akan sukar didapatkan. Kecuali pada pekerjaan politisi yang sekadar memerlukan ijazah sekolah menengah, dan bahkan bisa digapai dengan selembar program penyetaraan.

Maka, tentu saja kenaikan UKT tidak pernah menjadi jawaban atas kebutuhan dana perguruan tinggi. Sebaliknya, kesejahteraan dosen ataupun tenaga kependidikan tidak dapat diukur semata-mata dengan tukin atau remun.

Akhirnya, senyampang kita sementara menanti pemerintahan baru. Begitu pula dengan akan adanya RPJMN. Ini semua perlu dirumuskan kembali, dengan tidak menafikan keberadaan masyarakat.

Dimana pendidikan kita, sebagian besarnya dijalankan masyarakat. Kalau melihat angka perguruan tinggi yang mencapai ribuan, sementara perguruan tinggi negeri hanya ratusan, sejatinya pendidikan kita lebih banyak ditanggung masyarakat.

Ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah. Untuk memastikan bahwa 2045 yang akan datang wujud Indonesia Emas, dan bukan Indonesia Cemas.

Tinggalkan Komentar