Bontang, PANRITA.News– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mendorong pemerintah setempat untuk memberikan kemudahan akses pendanaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengajuan modal awal usaha.

Apalagi saat ini, persaingan usaha semakin ketat dan pelaku usaha kecil harus memperoleh dukungan agar dapat bersaing di pasar.

Itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bontang, Raking di sela-sela rapat paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pelaku UMKM yang baru memulai usahanya membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya dalam hal permodalan.

“Harapannya, perekonomian UMKM kita ini bisa lebih diperhatikan lagi supaya mereka juga dipermudah untuk mendapatkan bantuan modal usaha,” ucapnya.

Dia mengakui, APBD-P Bontang saat ini cukup besar, karena itu, diharapkan anggaran besar tersebut bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian Bontang. Setidaknya bantuan dapat diberikan kepada para pelaku UMKM pemula.

“APBD perubahan 2023 ini kan mencapai Rp 2,6 miliar jadi bisa untuk dimaksimalkan bantuan modal UMKM, paling tidak di semester akhir nanti supaya perekonomian kita Kembali meningkat pasca Covid-19,” tandasnya.

Di lokasi yang sama, Wali Kota Bontang, Basri Rase menanggapi masukkan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak lagi berharap pada industri migas, namun beralih ke bidang lainnya seperti perdagangan.

Selain itu, pemerintah juga sudah menjembatani para pelaku UMKM dengan perusahaan. Agar difasilitasi pelatihan-pelatihan hingga permodalan.

“Kami terus sosialisasi ke masyarakat agar jangan lagi berpikir untuk mencari kerja, tapi mulai berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar,” tutur Basri.