Bontang, PANRITA.News – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menuntut pemerintah mengevaluasi perusahaan pemegang kontrak di RSUD Bontang yang telat membayar gaji karyawannya.

“Ini jadi preseden buruk, semestinya Pemerintah punya standar tinggi sebelum berkontrak. Seperti ini, pekerja yang dirugikan,” ucapnya kepada awak media, Rabu (3/8/2022).

Apalagi persoalan yang sama terus berulang, sebelum di RSUD perusahaan juga menangani tenaga kebersihan di Sekretaris Daerah dan keterlambatan pembayaran gaji juga terjadi.

Menurutnya, dengan skema menggunakan pihak ketiga, para pekerja bisa mendapatkan terlebih dahulu gaji sembari proses pencairan berlangsung. 

Artinya perusahaan mesti punya dana cadangan untuk menalangi kekurangan atau keterlambatan pembayaran dengan pemberi kerja. Tidak menjadikan alasan invoice belum terbayarkan hak pekerja terabaikan.

Maka, setiap perusahaan mengukur kemampuan finansial sebelum mengikuti proses lelang.

“Mesti dievaluasi perusahaannya,” pungkasnya.