Penghapusan Honorer, Rusli Minta Pemkot Bontang Segera Siapkan Solusi

Penghapusan Honorer, Rusli Minta Pemkot Bontang Segera Siapkan Solusi

Anggota Komisi I DPRD Bontang Rusli mengikuti kegiatan rapat kerja bersama dengan BKPSDM

Bontang, PANRITA.News – Anggota Komisi I DPRD Bontang Rusli meminta Pemerintah Kota Bontang bersikap lebih awal menyikapi nasib tenaga honorer yang bakal dihapuskan mulai tahun depan.

Apalagi, honorer di Bontang cukup banyak yang bekerja puluhan tahun namun hanya mengantongi ijazah SMA, bahkan ada yang SD.

Sementara, jika solusinya pengalihan status ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbentuk disyarat administrasi yang diprioritaskan untuk S1.

Selain itu ia menilai jika dilakukan tes secara umum maka tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun tidak mampu mengimbangi dengan tenaga honorer yang muda.

“Kalau kita mau buka tes secara umum tentu honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi honorer tentunya tidak dapat mengimbangi dengan anak- anak yang baru masuk,” ungkapnya saat mengikuti kegiatan rapat kerja bersama dengan BKPSDM Senin (20/6/2022).

Disisi lain, pemerintah terus menambah tenaga honorer yang kemudian menambah masalah.

“Tapi menurut saya ini mungkin tidak bisa ditangkis. hampir setiap tahunnya penambahan tenaga honorer makin menggila,” jelasnya.

Dampaknya tidak hanya pada persoalan pembengkakan anggaran. Tapi sulit menemukan solusi bagaimana menyelamatkan mereka semua.

“Ini harus segera terjawab,” ungkapnya.

Dikonfirmasi Kepala BPKSMD Sudi Priyanto membantah adanya penambahan honorer, yang benar proses pergantian dari non ASN yang berhenti digantikan dengan orang baru.

Namun, proses itu diperlukan untuk OPD tertentu karena berkaitan erat dengan pelayanan publik.

Misalnya di Dinas Kesehatan, ada beberapa perawat dan dokter yang berhenti. Karena ini berkaitan pada pelayanan tentu yang berhenti harus dicarikan penggantinya, agar tidak mengganggu ritme pelayanan.

Sama halnya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) dan di instasi Satpol PP.

“Iya ada. Tetapi ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan publik,” kata Sudi Priyanto.

Lebih lanjut, untuk memperjuangkan nasib honorer ini, ia bilang pemerintah akan membawa persoalan ini dalam pertemuan seluruh Wali Kota di agenda Apeksi dalam waktu dekat.

“Ini persoalan di semua daerah, untuk mencari solusi pemerintah perlu bergerak bersama dengan daerah lain,” bebernya.

Menurutnya pemerintah tidak hanya berhenti pada pengalihan honorer ke PPPK tetapi juga berpikir pemberdayaan melalui sistem alihdaya.

“Cuman kalau alihdaya, putus hanya 3 bagian. Keamanan, cleaning service dan supir. Itu kan sangat terbatas, rencananya kami akan konsultasikan langsung ke Kemenpan RB apakah ada kemungkinan menambah bagian dari alihdaya itu,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar