Tolak Pelantikan DPD Demokrat Sulsel, DPC Maros Ancam Cegat AHY di Bandara

Tolak Pelantikan DPD Demokrat Sulsel, DPC Maros Ancam Cegat AHY di Bandara

Agus Harimurti Yudhoyono

Maros, PANRITA.News – Ketua DPC Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong meminta pelantikan Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) terpilih Ni’matullah RB yang direncanakan 22 Mei nanti untuk ditunda karena gugatan sementara berproses di Mahkamah Partai.

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang direncanakan datang melantik akan diboikot atau dicegat di Bandara.

“Pasti (diboikot). Ya tentunya kalau verifikasi laporan (gugatan) ke Mahkamah Partai tidak digubris,” ungkap Amirullah dikutip dari detikSulsel, Senin (16/05/2022).

Amirullah menambahkan pihaknya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Demokrat sekitar 3 pekan lalu. Gugatan diajukan mewakili 16 DPC Demokrat di Sulsel yang menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua DPD Demokrat Sulsel terpilih Ni’matullah. Namun sejauh ini belum ada tanggapan.

“Sehingga kami meminta penundaan pelantikan dilakukan karena upaya khusus ke Mahkamah Partai sementara dilakukan,” jelasnya.

Dia menilai AHY tidak mendapat laporan lengkap dari Kepala BPOKK DPP Demokrat Herman Khaeron yang mewakili DPP saat Musda Demokrat Sulsel.

Amirullah menilai saat itu tidak ada sebenarnya LPJ dari pengurus lama yang dibagikan. LPJ saat Musda hanya ada selembar kertas.

“Tidak ada dibagikan di forum. LPJ itu kan mestinya dibagi, berlembar-lembar. Ini apa mau dievaluasi. Tidak ada LPJ dibagikan. Kita ini kan mau baik-baik. Kalau dia (Mahkamah Partai) sudah verifikasi, jelas. Gimana kalau LPJ (Ni’matullah) ditolak, terus diangkat lagi jadi ketua. Apa dasarnya kan?,” jelasnya.

Pihaknya sebenarnya berharap DPP Demokrat bisa menjelaskan alasan Ni’matullah tetap diakomodir menjadi Ketua DPD Demokrat Sulsel. Sejauh ini tidak ada komunikasi dari DPP, sehingga pihaknya meminta menunda pelantikan.

“Ini karena cacat hukum. Kalau gugatan tidak digubris kami bawa ke peradilan umum. Itu sesuai AD/ART kalau tidak puas Mahkamah Partai bisa ke peradilan umum,” tegasnya.

Dia menyebut ada waktu 60 hari menunggu gugatan di Mahkamah Partai sebelum ke peradilan umum. Sehingga pihaknya meminta pelantikan DPD Demokrat Sulsel untuk sementara ditunda. Menunggu ada kepastian hukum yang diajukan di Mahkamah Partai.

“Sampai ada keputusan final Mahkamah Partai. Kita tidak ngotot-ngotot juga. Namun kalau tidak digubris ya kita boikot,” pungkasnya.

Untuk diketahui, AHY lebih memilih Ni’matullah (Ulla) sebagai Ketua Demokrat Sulsel meski perolehan suara Ilham Arief Sirajuddin (IAS) lebih unggul pada Musda Demokrat Desember 2021 lalu.

Alasannya Ulla dinilai berani pasang badan saat muncul kubu KLB Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

“Terpilihnya Ni’matullah salah satunya karena dapat mempertahankan kedaulatan partai atas rongrongan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD),” ungkap Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

Selain itu, posisi Ni’matullah sebagai pimpinan DPRD Sulsel dinilai punya kedudukan strategis untuk bisa melakukan konsolidasi dengan seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Namun demikian Herman menuturkan semua calon di Musda merupakan kader terbaik partai Demokrat. Mereka punya jejak rekam dan kompetensi yang sudah teruji.

“Mereka pun sama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Partai Demokrat ke depannya,” jelasnya.

Herman menambahkan sesuai pesan Ketum Demokrat AHY, musda merupakan ajang konsolidasi organisasi. Sehingga Ketua DPD yang baru bisa segera bergerak cepat membangun konsolidasi.

“Ketua DPD Provinsi Sulsel periode 2022-2027 sudah diputuskan. Sehingga Demokrat di Sulsel bisa segera melakukan konsolidasi, untuk persiapan verifikasi parpol dan Pemilu 2024,” tukasnya.

Seperti diketahui, ada dua kandidat yang bersaing di musda Demokrat Sulsel, yakni Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan ketua demisioner, Ni’matullah. Keduanya memperebutkan 26 pemilih yang terdiri dari 24 suara DPC, 1 DPD, dan 1 DPP.

Dari perebutan suara di musda, IAS meraih 16 suara DPC, Ni’matullah 9 suara (8 DPC dan 1 DPD), sedangkan 1 suara DPP abstain. Selain itu, 16 DPC pendukung IAS juga kompak menolak LPJ kepengurusan Ni’matullah.

Tinggalkan Komentar