Ketum Sandek Sulbar Jakarta Tantang KPK Segera Bongkar Kasus Dugaan Gratifikasi di Polman

Ketum Sandek Sulbar Jakarta Tantang KPK Segera Bongkar Kasus Dugaan Gratifikasi di Polman

Ketua Umum (Ketum) Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat (Sandek Sulbar), Irwan Sipattongan

Jakarta, PANRITA.News – Kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2016-2017 kembali menjadi sorotan.

Kasus tersebut mencuat ke publik setelah 17 anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat (Sandek Sulbar) yang berkantor di Jakarta, Irwan Sipattongan mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Kami sangat menyayangkan oknum elit pejabat negara yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan kejahatan besar, maka aparat penegak hukum harus mengusut tuntas,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/4/2021).

Irwan mempercayakan sepenuhnya kepada KPK agar segera membongkar oknum pejabat yang terlibat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

“Kami memercayakan sepenuhnya kepada pihak KPK untuk memproses lebih lanjut keterlibatan antara legislatif dan eksekutif. Dan kami menantang KPK segera membongkar keterkaitan antara penerima, pemberi dan yang memerintahkan gratifikasi tersebut,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, apapun yang menjadi hasil penulusuran KPK sedini mungkin untuk diumumkan agar tidak menimbulkan asumsi negatif di mata masyarakat.

Adanya pemanggilan beberapa anggota legislatif beberapa minggu yang lalu, menjadi penegasan atas kelanjutan kasus tersebut. Namun pihaknya menegaskan kepada KPK untuk segera mengekspos ke publik.

“Kami tegaskan akan tetap konsisten dengan sekian kalinya kami turun aksi mengawal kasus yang sedang berproses di KPK,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar