Fenomena Negara Kaya Raya

Fenomena Negara Kaya Raya

Muh. Rizal

Panrita.News – Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berarti, Pertama, Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Kedua, Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. Ketiga Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Dan jika kita mengaca pada penjelasan di atas, tentunya kita sebagai masyarakat indonesia harus dan tunduk patuh atas isi undang-undang dan mengikuti perintah dan pemerintah. Namun, dilain sisi sebagai warga negara juga tidak semerta-merta menerima segala bentuk kebijakan yang di keluarkan pemerintah, apa lagi jika menyangkut masalah kesejahteraan dan keberlangsungan hidup rakyat.

Seperti yang terjadi belakangan ini, pada tanggal 11 April 2022 yang serentak di lakukan aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk menolak beberapa kebijakan yang di keluarkan pemerintah mulai dari rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, tingginya harga bahan pokok (minyak goreng), perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum dan beberapa masalah lain yang terjadi di beberapa titik, contohnya penggusuran lahan warga di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi ini bukan karena tanpa sebab, bisa kita rasakan bersama di berbagai wilayah, bahwa awal terjadinya aksi ini tidak terlepas dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tanpa mendalami dan betul-betul memperhatikan apa yang di rasakan oleh masyarakat secara detail. Dimana pada saat krisis ekonomi yang di rasakan setelah di terjang beberapa kali gelombang Covid-19 yang beberapa masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan bahkan beberapa perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran guna tetap berjalanya produksi yang di lakukan.

Setelah merasakan sulitnya mendapatkan penghasilan dan mendapatkan lapangan kerja, masyarakat kembali di hadapkan dengan fenomena kelangkaan salah satu bahan pokok (minyak goreng) yang mengakibatkan naiknya harga bahan pokok ini, dampak dari kenaikan harga ini pula menjadi dampak kenaikan harga makanan yang biasa di konsumsi oleh masyarakat menengah kebawah.

Dari jutaan hektar lahan yang menjadi tempat berdirinya pohon sawit yang menjadi bahan dasar pembuatan minyak goreng ini, justru mengalami krisis minyak goreng sendiri. Bisa di bayangkan dibeberapa kasus kemarin ada beberapa lahan warga yang bisa digunakan untuk bertani guna menghidupi keluarganya justru mendapat tindakan tidak wajar yang mengharuskan lahannya di gusur oleh salah satu oknum perusahan sawit hanya untuk menanam tanaman ini, jika kita berpikir kearah yang lain, hal ini memang tidak salah jika hal tersebut demi menjamin kebutuhan masyarakat banyak. Akan tetapi apakah penggusuran paksa itu dibenarkan, dan lucunya justru negara hanya mengalami kelangkaan minyak goreng.

Lagi, sebagai warga negara yang baik dan ingin melihat negara kita maju dan berkembang, dapat kita perhatikan dari tindakan yang di lakukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, dimana pada saat masyarakat di hebohkan dengan isu pemindahan ibu kota negara baru dan banyaknya penggusuran lahan, pemerintah justru menutupi hal tersebut dengan mengandalkan sektor kebutuhan mendasar dan perekonomian masyarakat sebagai langkah untuk memburamkan isu pemindahan ibu kota negara ini.

Bisa kita rasakan secara umum dampak dari permainan di sektor kebutuhan dan perekonomian, dimana hal ini bisa di kata sukses dalam mengalihkan perhatian masyarakat untuk melancarkan kepentingan besar yang akan di lakukan oleh pemerintah yang disinyalir bekerjasama dengan para oligarki dan kapitalis, dikarenakan mega proyek pemindahan ibu kota ini akan memakan dana yang tidak sedikit sebab beberapa waktu lalu pembangunan dan pemindahan ibu kota ini telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah disepakati oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI. 

Dalam draft Rancangan Undang-Undangan (RUU) Ibu Kota Negara IKN pada pasal 24 ayat 1 tersebut menerangkan bahwa pendanaan untuk melakukan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan juga menyelenggarakan pemerintahan khusus berasal dari dua sumber yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembangunan IKN ini mayoritas akan menggunakan dana APBN. Dikutip dalam sebuah situs. Rincian anggaran pemindahan ibu kota negara baru berasal dari 53,5 persen menggunakan APBN dan 46,5 persen menggunakan dana lain dari skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Yang pada awalnya Jokowi menyebut hanya akan menggunakan dana APBN sebesar 19,2 persen untuk pembangunan IKN.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, bahwa apakah dengan pemindahan ibu kota negara bisa menyelesaikan dan memberikan jalan keluar atas permasalahan ekonomi, kebutuhan pokok dan penggusuran lahan yang sekarang di rasakan masyarakat. Tentunya tidakan pemindahan IKN ini tidak hanya mendapat respon negatif dari masyarakat luas, hal ini juga mendapat respon positif dari beberapa golongan masyarakat juga. Akan tetapi dengan melihat respon kelompok yang positif ini, justru hanya dari kalangan elit politik saja. Dan perlu kita ketahui bahwa jika terdapat beberapa kelompok yang memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda dalam sebuah negara, bisa kita ketahui bersama dampak yang akan terjadi kedepannya jika sampai terjadi salah langkah yang di lakukan pemerintah. Apalagi jika kebijakan tersebut merupakan kebijakan pesanan yang diminta oleh para elit politik yang ingin mendapatkan untung lebih.

Dalam sebuah pembangunan demi kemajuan dan berkembangnya sebuah negara, tentunya tidak akan ada masyarakat yang menolak dengan pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, perlu kita bersama tekankan. Apakah pembangunan infrastruktur akan mengisi perut masyarakat yang termarjinalkan. Meskipun kita sadar bahwa negara juga membutuhkan pembangunan untuk sebuah kemajuan. 

Jika fenomena seperti ini terus di lakukan di negara ini, maka hanya akan mengakibatkan pembangkangan terhadap sistem pemerintahan di negara kita, namun sekali lagi sebagai warga negara yang baik, tentunya kita tidak ingin hal seperti itu terjadi, selain masyarakat yang harus tunduk dan patuh atas isi undang-undang dan ketetapan pemerintah, pemerintah juga harus memperhatikan seluruh kepentingan masyarakatnya, baik kalangan bawah sampai kalangan atas tanpa terkecuali. Seperti makna yang di sampaikan pada pancasila disila kelima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Tinggalkan Komentar