Terlibat Korupsi, 14 ASN di Sulut Dipecat

Ilustrasi korupsi.

Ilustrasi korupsi.

Sulut, PANRITA.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mengungkap ada 14 ASN yang dipecat selama empat tahun terakhir gegara kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Legislator DPRD Sulut turut menyoroti sejumlah pegawai yang disebut berkinerja buruk.

“Sudah ada 14 ASN yang dipecat, cuma mungkin tidak diumumkan secara terbuka di hadapan publik,” ucap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Gammy Kawatu, Rabu (13/4/2022).

Dia berdalih 14 ASN yang dipecat itu dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Semuanya diberhentikan karena tersandung kasus korupsi.

“Semuanya karena tipikor, (yang diproses selama) 4 tahun terakhir,” papar dia.

Gammy melanjutkan, dari 14 ASN yang dipecat ada sejumlah di antaranya yang disebut sudah bermasalah sejak masih berada di instansi kabupaten/kota. Hanya saja vonis pemecatan terhadap mereka dilakukan usai dimutasi menjadi pegawai pemerintah provinsi.

“Ada yang sudah bermasalah di kabupaten dan kota dan terlanjur dimutasikan ke pemerintah provinsi. Vonisnya ketika sudah berada di Pemprov,” pungkas Gammy.

Sementara anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut bertindak tegas. ASN yang tidak profesional menjalankan tugas pelayanan publik disarankan dipecat ketimbang menganggu birokrasi.

“Kalau saya jadi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saya punya target 150 orang kek yang dipecat,” tutur Jems.

Dia lantas menceritakan pengalaman dalam kunjungan kerjanya di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam pertemuan itu mengemuka laporan terkait dengan buruknya kinerja ASN, bahkan terlibat kasus korupsi.

“Waktu saya di KASN ada seorang profesor yang bilang lembaga-lembaga yang melakukan reformasi birokrasi yang baik itu Kepolisian Republik Indonesia (Polri). ASN jalan di tempat, bahkan sudah ada yang kena tindak pidana korupsi tidak diberhentikan,” imbuhnya.

Menurutnya penataan dan pembinaan menjadi tugas penting BKD Sulut. Jems mengimbau agar ASN yang tidak serius bekerja langsung diberi sanksi sebagai efek jera.

“Tidak banyak kok, ketika pecat 50 orang, langsung satu barisan ini ASN,” tutur anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.

Tinggalkan Komentar