LKBHMI Desak Polri Ungkap Dalang Intelektual Percobaan Pembunuhan Ketum DPP KNPI

LKBHMI Desak Polri Ungkap Dalang Intelektual Percobaan Pembunuhan Ketum DPP KNPI

Ibrahim Asnawi, Wakil Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI

Jakarta, PANRITA.News – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI) menilai kasus pemukulan yang menimpa ketua umum DPP KNPI, Haris Pertama merupakan percobaan pembunuhan.

“Melihat kejadian yang menimpa Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI, dimana telah terjadi pemukulan diduga mengarah kepada percobaan pembunuhan karena yang di incar oleh pelaku adalah kepala dan di keluarkan kata bunuh oleh para pelaku yang telah di tangkap” Ibrahim Asnawi, Wakil Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI, Minggu (22/02/2022).

Namun hal aneh menurutnya adalah kasus tersebut telah seminggu lebih namun dalang intelektual di balik kasus tersebut belum juga ditangkap.

“Anehnya menurut pengakuan para pelaku juga mereka di bayar agar melakukan pemukulan yang mengarah pembunuhan tersebut, tapi sudah berjalan kurang lebih seminggu ternyata dalang intelektual dari kasus itu belum juga terungkap oleh polri” ungkapnya.

Karena jika sekelas ketua umum DPP KNPI, menurut Ibrahim, yang notabenenya membawahi OKP seluruh indonesia saja masih ada orang yang berani melakukan perintah pemukulan yang mengarah kepada pembunuhan, dan dalang pelakunya tidak mampu di ungkap oleh polri, maka wajar jika banyak kasus yang sama selama ini menimpa aktivis pemuda seperti penembakan yang mengakibatkan kematian pada aktivis yang memperjuangkan hak warga.

Ia pun mendesak Polri agar segera mengungkap dalang intelektual dari para tersangka yang telah di tangkap.

“Jika dalang intelektual dari para pelaku tersebut tidak di ungkap dan di tangkap, maka hal ini dikhawatirkan akan menimpa aktivis pemuda lainnya yang kritis dan aktif memperjuangkan hak-hak rakyat indonesia lainnya, otomatis hal ini juga menjadi warning bagi kepolisian republik indonesia sebagai penjaga keamanan seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia agar bekerja lebih responsif terhadap kasus-kasus yang mengancam hak asasi manusia” tegas Ibrahim Asnawi.

Comment