PMP2H Menolak Tegas JHT Dicairkan di Usia 56 Tahun, Ancam Adakan Aksi Besar-besaran

Ikut Berperan dalam Korupsi NA, PMP2H Minta Sari Pujiastuti Ditetapkan Sebagai Tersangka

Ketua Umum PMP2H, Muhammad Warakaf

Makassar, PANRITA.News – Wacana pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) oleh BPJS di usia pensiun atau 56 tahun ramai mendapat penolakan.

Salah satunya datang dari Pergerakan Pemuda Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum (PMP2H) melalui ketua umumnya, Muhammad Waraqaf. Dia menilai kebijakan tersebut sangat tidak tepat untuk diterapkan.

“Kebijakan tersebut kami nilai sangat tidak tepat karena karena menimbulkan kerugian di satu pihak yakni pihak pekerja” ungkapnya, Sabtu (12/02/2022).

Menurutnya, kebijakan itu merugikan pekerja terutama bagi yang terkena PHK kerja sebelum berusia 56 tahun.

“Jika semisal ter PHK-di usia 30 tahun maka dia baru mendapatkannya di usia 56 tahun. Artinya butuh waktu lagi selama 26 tahun, sehingga jaminan kesejahteraan tidak ada” jelasnya.

Terlebih lagi, menurutnya bisa saja ada penyimpangan atau hal terselubung dari BPJS dengan menjadikan nantinya alasan tersebut dengan membekukan JHT bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan lebih dahulu.

“Bisa saja itu jadi alasan untuk membekukan atau tidak memberikan JHT bagi mereka yang lebih dulu berhenti, itu bisa di buat-buat menjadi alasan” cecarnya.

Olehnya itu, PMP2H menolak dengan tegas aturan tersebut dan meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk merevisi aturan tersebut.

“Kami dengan tegas menolak dan meminta Kemenaker untuk merevisi dan mencabut aturan tersebut” lanjutnya.

“Dan jika tidak di indahkan kami akan menghimpun kekuatan dan melaksanakan aksi besar-besaran” tegasnya.

Tinggalkan Komentar