Pemkot dan DPRD Kota Parepare Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022

Parepare, PANRITA.News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Parepare melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022, di Gedung DPRD, Rabu (3/11/2021).

Wali Kota Parepare, HM. Taufan Pawe mengatakan kesepakatan itu menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari Badan Anggaran DPRD dicatat dan diterima Pemerintah Kota Parepare. Selanjutnya akan menjadi materi dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022,” katanya.

Setelah penandatanganan KUA-PPAS, lanjut Taufan Pawe, maka Pemkot Parepare akan segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPD dengan berpedoman pada pagu dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama.

“Hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Parepare tahun anggaran 2022 yang kita sepakati ini yaitu sisi pendapatan daerah, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang direncanakan pada KUA-PPAS tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp904,80 milyar,” katanya.

“Kedua, untuk anggaran belanja daerah, terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga direncanakan dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2022 ini sebesar Rp921,78 milyar. Ketiga, anggaran penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp25 milyar, sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,01 milyar,” tambahnya.

Taufan Pawe juga menekankan agar SKPD menindaklanjuti KUA-PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan rencana kerja, kemudian disusun menjadi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Kita dituntut agar mengoptimalkan dana yang terbatas untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tandas Walikota berlatar belakang doktor hukum itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Parepare, Hj. Andi Nurhatina Tipu menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah kota Parepare.

Legislator Partai Golkar itu berharap sinergitas dan harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga.

“Kita apresiasi pemerintah daerah. Kita harap sinergitas ini tetap terjaga sehinga fungsi masing-masing lembaga berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Karena itu harmonisasi antar lembaga harus terus ditingkatkan demi kepentingan rakyat,” tandas mantan Camat Bacukiki Barat itu. (*)

Tinggalkan Komentar