Bakhtiar Wakkang Pertanyakan Keputusan Banggar DPRD Tak Loloskan Anggaran Masterplan Banjir

Bontang, PANRITA.News – Anggota komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mempertanyakan keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang, menunda alokasi anggaran penyusunan master plan penanganan banjir.

Menurut BW sapaan akrabnya, master plan penanganan banjir sangat diperlukan agar arah pembangunan dan penanganan banjir dapat sejalan, serta berjalan berkelanjutan.

“Harusnya didukung penuh, Rekomendasi itukan produk Paripurna, dan penyusunan kajian induk diperlukan untuk penanganan banjir,” ujar Mantan Ketua Pansus Banjir DPRD Bontang itu saat dikonfirmasi media ini, Kamis (24/6).

Terlebih kajian induk penanganan banjir merupakan salah satu rekomendasi Pansus Banjir ke Pemerintah Kota untuk segera dibuat.

“kita hargai apa yang menjadi prioritas pemerintah Basri dan Wakilnya, pengajuan penganggaran master plan inikan sebagai bentuk keseriusan untuk penganan Banjir,” ungkapnya

Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh. Kata BW, formula yang utuh mutlak diperlukan, agar persoalan banjir dari hulu hingga ke hilir di Kota Bontang dapat diatasi.

“Kajian itu penting, sebab akan jadi pedoman untuk menyusun program,” terangnya.

Sebab itu, BW menilai seharusnya usulan alokasi anggaran penyusunan master plan penanganan banjir tersebut dapat diloloskan oleh Banggar DPRD.

Ia juga menambahkan jika polemik persoalan ini, bukan berdasar pada personal dan kelembagaan.

“ini bukan persoalan siapa mendukung siapa, tapi ini prioritas untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya

Sekedar informasi berikut 16 rekomendasi Pansus Banjir DPRD yang dikeluarkan pada 19 November 2018 silam.

  1. Menyusun kajian induk penanggulangan banjir (masterplan).
  2. Melaksanakan kegiatan normalisasi sungai.
  3. Membentuk satgas penanggulangan banjir.
  4. Melibatkan perusahaan dalam penanggulangan banjir.
  5. Perlu payung hukum mengenai penanggulangan banjir.
  6. Menyediakan anggaran penanggulangan banjir 10 persen dari total APBD.
  7. Penyediaan lahan untuk digunakan polder.
  8. Pelebaran sungai selebar 15 meter dengan kedalaman 4 meter.
  9. Perubahan Amdal Waduk Kanaan.
  10. Penertiban penggunaan lahan di sempadan sungai.
  11. Tidak memberikan fasilitas air, listrik, dan jalan di sempadan sungai.
  12. Setiap rumah wajib memiliki sumur resapan.
  13. Pengembang wajib menyediakan lahan untuk resapan air.
  14. Pembangunan pintu air di sodetan sungai area PT Badak LNG.
  15. Penyelesaian banjir ditarget 3 tahun.
  16. Penggalian potensi pembiayaan penanggulangan banjir di luar APBD

Tinggalkan Komentar