Kritik Nursalam Soal Miras Ilegal Tanpa Tindak Lanjut

Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam.

Bontang, PANRITA.News – Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam anggap Langkah monitoring yang dilakukan Pemkot Bontang terhadap pengelolaan Tempat hiburan malam (THM) dan penjualan Minuman keras (Miras) yang ilegal kurang tegas.

Menurutnya, monitoring yang dilakukan pemerintah justru kurang optimal. Sebab sejak lama langkah itu telah dilakukan.

“Sudah dari dulu itu monitoring. Lalu apa hasilnya, tetap juga tidak ada tindakan,” tanya Salam dalam forum rapat Paripurna kepada Walikota Bontang, Senin (17/05/2021) kemarin.

Selanjutnya jika ada persoalan THM yang menjual Miras ilegal, telah diatur dalam Perda Kota Bontang. Artinya, segala usaha THM dan penjualan Miras yang tidak sesuai Perda harus dilakukan langkah penindakan.

“Yang melakukan penegakan dilapangan itu tentunya Satpol PP, karena itu sudah menjadi tugas mereka,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Bontang Basri Rase justru berselisih pendapat oleh politis Golkar itu.

Sebab monitoring yang dilakukan Basri itu untuk melihat peluang retrebusi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang.

Bahkan kata dia, Perda 26 dan 27 tahun 2002-2003 itu sudah sejak lama ditolak, saat dia masih menjadi ketua Asosiasi Pengusahan Tempat Hiburan.

“Waktu itu saya ketua Asosiasi. Wakil saya itu Pak Rustam. Sudah saya tolak Perda itu. Saya ingat betul, saat itu Pak Salam masih jadi wartawan, yang dorong saya di Asosiasi ini,” terang Basri.

Diakhir ia pun menegaskan, jika pihaknya masih tengah malakukan koordinas dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang untuk membahas retrebusi dari THM.

Rencananya Perda itu pun akan coba untuk direvisi agar penarikan retrebusi THM bisa optimal.

“Karena saya rasa selama ini kurang maksimal. Makanya saya perintahkan kepala Bapenda itu buat berhitung terkiat retrebusi THM,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar