DPRD Bontang Minta Insentif Kader PPKBK dan Sub PPKBK Segera Dicairkan Sebelum Lebaran

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Haris.

Bontang, PANRITA.News – Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan oleh Komisi I DPRD Bontang, terkait Penundaan pembayaran sementara insentif bagi kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK).

Dalam rapat tersebut turut hadir Perwakilan, Dinas Kesehatan, Camat Bontang Utara, Camat Bontang Selatan, Camat Bontang Barat dan 15 Kelurahan yang ada di Bontang.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Abdul Haris Perwakilan Komisi I DPRD, dirinya meminta keterangan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), apa faktor penghambat tidak cairnya insentif kader PPKBK dan Sub PPKBK.

“Mendengar kabar bahwa insentif kader belum cair dari bulan Januari, kami meminta keterangan dari dinas terkait kenapa sampai saat ini belum ada pencairan, apa saja kendala di lapangan,” kata Abdul Haris saat memimpin RDP di ruang Paripurna DPRD Bontang, Selasa (4/5/2021).

Kepala DPPKB Bahtiar Mabe mengatakan, pihaknya beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 19 april di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontang Barat, mengundang Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan dan PKB untuk melakukan penyatuan persepsi, Membahas tentang rencana pencairan insentif kader PPKBK dan Sub PPKBK.

Dalam pembahasan ternyata mendapat temuan kader yang memiliki rangkap jabatan. Namun pihaknya juga sedang mencarikan jalan keluar dari persoalan ini.

“Pertimbangan persoalan insentif yang belum di cairkan karena masih ada kader bertugas rangkap jabatan/double/triple menerima insentif walaupun secara garis besar belum ada aturan, namun rentan mendapat temuan dari BPK,” kata Bahtiar.

Dan pihaknya segera mengeluarkan revisi Petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dilakukan sebelum lebaran Idul Fitri.

“Ia bisa, secara teknisnya nanti kelurahan yang menjalankan tugasnya dalam melakukan verifikasi dan pengusulan pencairan ke Kecamatan sebagai OPD Pengguna Anggaran ,” sambungnya.

Diketahui dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/6/DPPKB/2021. Instruksi tentang pemberian insentif bagi kader PPKBK dan Sub PPKBK yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan di Kota Bontang.

“Dalam SK jelas kewajiban untuk membayar sejumlah 514 kader yang tersebar di 15 kelurahan, untuk nominal PPKBK mendapatkan insentif 250 ribu dan Sub PPKBK mendapatkan insentif sebesar 150 ribu,” sambungnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa pencairan insentif tidak dilakukan dari bulan Januari. Karena memang memiliki pertimbangan. Contohnya ada 514 kader, 360 orang kader diantaranya merangkap jabatan dan yang tidak merangkap ada 154 orang kader.

“Karena pastinya mereka menggunakan rekening yang sama, maka itu dicari jalan keluarnya, dan akhirnya mendapatkan jawaban, jika bisa di bayarkan meski merangkap jabatan, namun diminta semua kelurahan segera menyelesaikan SPJ nya dan kami akan segera mengirimkan perbaikan/revisi juknis untuk mempercepat proses pencairan melalui kecamatan,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar