Soal Retribusi Sampah di BTN PKT, DPRD Bontang Harap Ditinjau Ulang

Ketua komisi II Rustam.

Bontang, PANRITA.News – DPRD Kota Bontang melaksanakan Rapat Komisi Gabungan terkait, persoalan penarikan retribusi sampah oleh Pihak DLH di BTN PKT, Senin (12/4/2021).

Penarikan retribusi sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, sebesar RP. 50 /Kg saat masuk ke TPA. Hal ini diklaim berat oleh pihak forum RukunTetangga (RT) BTN PKT di Kelurahan Belimbing, Bontang Utara.

“Ini kami ada selisih pak, sebesar RP. 7 Juta lebih jika DLH nariknya Rp.50 tiap masuk TPA,” ujar Abu.

“Sebelumnya, dinas lingkungan hidup, pernah pak masuk ke BTN, namun mungkin rute sulit dilalui akhirnya tidak lagi ,” sambungnya.

Dalam rapat tersebut terungkap, jika selama ini Sampah di BTN PKT dikelolah mandiri oleh Forum BPP, Dengan mengoperasikan 6 Armada pengangkut sampah.

Ketua komisi II Rustam membenarkan, jika Forum BPP BTN PKT tidak membebani anggaran pemerintah dalam pengelolaan sampah di kawasan itu.

“Jadi benar, selama ini disana mereka melakukan pengelolaan secara mandiri, termasuk penarikan retribusinya,” ujar Rustam di Ruang Rapat Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (12/4/2021)

“Nah, setelah laporan forum tadi, ada selisih rugi sebesar Rp. 7 juta lebih jika penarikan retribusi tetap dilakukan oleh DLH,” sambungnya.

Lanjut Rustam, Pengelolaan sampah secara mandiri oleh BTN PKT, telah memberikan kontribusi yang besar dalam penilaian Adipura.

“Salah satu yang dihasilkan untuk mendapatkan adipura salah satunya peran forum tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Kasi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang Syakhruddin mengutarakan penarikan retribusi pajak sampah dilakukan pada saat penimbangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Bontang Lestari.

“Perumahan wajib menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk mengelola sampah sendiri. Kalau untuk buang, DLH berkewajiban tapi mereka ingin buang sendiri,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar