PT LONSUM Bulukumba Belum Bayarkan Sisa Bonus Karyawan Tahun 2018

Makassar, PANRITA.News – Perusahaan perkebunan karet PT London Sumatra Indonesia (Lonsum) Kabupaten Bulukumba, hingga saat ini belum melakukan pelunasan pembayaran upah bonus karyawan untuk tahun kerja 2018.

Padahal, jika mengacu pada putusan Pengadilan Hubungan Industial (PHI) Makassar, Nomor 25/pdt-SUS-PHI/2019/PN.MKS JO 861K/Pdt.SUS-PHI/2020, pihak PT Lonsum diwajibkan membayar bonus karyawan sebesar 1,5 Bulan gaji.

Ketua PUK SPSI Palangisang Estate, Hasbullah mengungkapkan, saat ini pihak PT Lonsum baru membayarkan sebesar 0,75 bulan upah. Artinya masih ada 0,75 bulan upah bonus karyawan yang belum dibayarkan PT Lonsum hingga saat ini.

Memang, lanjut Ulla sapaan Hasbullah, sebelum melakukan gugatan upah bonus di Pengadilan PHI Makassar, pihak PT Lonsum memberikan upah bonus sebesar 0,75 bulan upah. hanya saja itu tidak termasuk dalam amar putusan PHI Makassar.

“yang dibayarkan sebelum gugatan kami sebesar 0,75 bulan upah itu merupakan amanah dai Perjanjian kerja bersama (PKB), sedangkan 1,5 bulan upah itu merupakan amanah dari putusan PHI, sehingga total bonus yang harusnya diterima karyawan untuk upah bonus tahun 2018 itu totalnya sebesar 2,25 bulan upah,” katanya saat melakukan aksi demontrasi di depan pengadilan Kelas 1 Khusus Makassar, Rabu (7/4/2021).

Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, menyayangkan sikap dari PT Lonsum yang tidak mengindahkan putusan pengadilan PHI Makassar, sehingga dirinya mendesak pihak pengadilan agar mengambil langkah tegas terhadap PT Lonsum.

“Kita mendesak Ketua Pengadilan PHI Makassar untuk segera mengeksekusi putusan Nomor 25/pdt-SUS-PHI/2019/PN.MKS JO 861K/Pdt.SUS-PHI/2020. Kita juga meminta kepada pengadilan PHI Makassar untuk tetap menjalankan perjanjian bersama (PB) seusai amanah UU No 2 tahun 2004 tentang PPHI,” ucapnya.

Basri menuturkan, alasan PT Lonsum yang menganggap upah bonus sebesar 0,75 bulan upah sebelum perkara, dan tambahan 0,75 bulan upah setelah putusan pengadilan sehingga total menjadi 1,5 bulan upah adalah alasan yang tidak masuk akal.

padahal kata dia, putusan pengadilan PHI sebesar 1.5 bulan upah yang harus dibayarkan oleh PT Lonsum kepada karyawan berbeda dengan pemberian upah bonus sebesar 0,75 bulan sebelum berperkara di PHI.

“Kami tegaskan, keputusan itu dapat ditafsirkan dan non eksekutabel jika amar tidak jelas. Sementara untuk kasus ini amar putusan sangat jelas sehingga tidak seorangpun yang dapat menafsirkan atas putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar