Menyoal BPNT di Sulsel, AMAK Makassar Akan Unjuk Rasa di KPK dan Kemensos

Menyoal BPNT di Sulsel, AMAK Makassar Akan Unjuk Rasa di KPK dan Kemensos

Jakarta, PANRITA.News – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Makassar akan gelar aksi unjuk Rasa di dua titik di Jakarta, Aksi Unjuk rasa akan dilakukan setelah melakukan kordinasi dan menyurat ke Polda Metro Jaya perihal pemberitahuan Aksi yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021.

Jenderal lapangan Muh. Indar mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di dua titik yaitu di Gedung Merah Putih KPK dan di Kementerian Sosial.

“Dimana tuntutan kami adalah terkait adanya surat yang dikeluarkan oleh sekretaris provinsi untuk penentuan Suplayer/pemasok barang untuk KPM, kami menduga penentuan suplayer/pemasok yang di SK kan oleh Sekretaris Provinsi Sulsel ini ada kongkalikong,” kata Indar dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).

Indar menilai bahwa Bansos dimonopoli oleh Suplayer/Pemasok di 24 Kabupaten Kota yang di Provinsi Sulawesi Selatan dan terdapat pengurangan Item pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Walau kami harus ke Jakarta menyampaikan aspirasi ini karena RDP pada DPRD Provinsi pada saat itu tidak menunaikan hasil dan kami anggap penting untuk permasalahan ini harus sampai pada pucuk pimpinan di kemensos dan bagaimana KPK juga harus melirik persoalan in,” lanjutnya.

Selain itu Ketua Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Makassar Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa pihaknya sudah lama melakukan pengkajian terkait Program Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kami menemukan beberapa Dugaan penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran karena tidak sesuai dengan PEDUM Penyaluran Bantuan BPNT yang terus bergulir di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan menemukan pelanggaran. Pasalnya, penyaluran tidak sesuai pedoman umum (pedum). Alhasil, banyak warga yang dirugikan. Kami melihat Program Sosial tidak lagi bertujuan untuk pemunuhan Gizi Masyarakat tapi kami melihat ini murni rantai bisnis suplayer,” jelasnya.

Padahal pada point 1.4 Tujuan program Sembako sesuai Pedoman Umum (Pedum) adalah sebagai berikut:

  • Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  • Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
  • Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
    Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

“Dan kami melihat Fakta dilapangan tidak sebanding lurus dengan apa yang menjadi pedoman umum (Pedum) yang menjadi kerangka acuan keberhasilan Program ini, karena salah satu dasar kenapa Program BPNT ini hadir karena untuk pemunuhan Gizi Masyarakat yang dimana harus terpenuhi Sumber Karbohidrat, Hayati, Nabati dan Nutrisi,” tambahnya.

Karena berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) yang seharusnya menjadi pedoman untuk mengukur keberhasilan Program tersebut maka wajib mengikuti Pedoman Umum (Pedum) agar point 1.6 Prinsip Pelaksanaan Program sebagai yang ada dalam Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako harus memenuhi Prinsip:

  • Memberikan Pilihan dan Kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian jenis ,jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong.
  • KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat
  • E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
  • E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
  • Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke Rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
  • Mendorong usaha eceran Rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
  • Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran Rakyat dan kepada KPM dan;
    Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Bahwa jelas prinsip pelaksanaan dalam dalam Pedoman umum (Pedum) dilanggar dan sangat merungikan masyarakat karena adanya pihak ketiga dalam hal ini suplayer yang mempaketkan barang ke E-Warong yang nantinya diambil KPM mengambil barang tersebut dalam bentuk paket, maka implikasi awal kami menduga Sekretaris Provinsi dalam hal pihak yang mengelurkan SK untuk suplayer harus ikut bertanggung jawab atas gagalnya Program BPNT ini karena keluar dari prinsip bahwa untuk pemunuhan Gizi Masyarakat, dan mendesak KPK untuk bisa memeriksa Supalyer Se-Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terakhir, Indar sebagai jendlap mengatakan bahwa Bansos ini untuk rakyat kecil, “Maka penting untuk kita perjuangkan karena ada hak kaum mustadaafin, dan penting kiranya KPK memeriksa Tikor Sulsel dan Korda untuk sul-sel karena diduga ada ikut campur tangan terkait dugaan kami diatas,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar