Komisi III DPRD Bontang: Recofusing APBD Tak Hambat Pembangunan Prioritas

Komisi III DPRD Bontang melakukan sidak di RT 24 kelurahan Api-api, Senin (29/3/2021).

Komisi III DPRD Bontang melakukan sidak di RT 24 kelurahan Api-api, Senin (29/3/2021).

Bontang, PANRITA.News – Komisi III DPRD Bontang menjamin, perubahan skema pelaksanaan APBD 2021 dikarenakan adanya recofusing, tidak akan mengganggu Usulan Masyarakat yang dianggap Prioritas.

“Saya rasa kami (komisi III) dan teman teman di Perkim dan Pupr, akan memanfaatkan rapat koordinasi untuk menentukan mana usulan ynag dianggap prioritas,” Ujar Amir Tosina di sela kunjungan Sidak, Senin (29/3/2021). 

Komisi III melaksanakan Inspeksi Mendadak (sidak) terkait normalisasi parit sekaitan adanya genangan sekira selutut orang ketika terjadi hujan lebat di Ruas jalan Protokol Jl. Letjen R Suprapto, RT 24 Kelurahan Api-api.

“Kalo hujan lebat aja, pasti ada genangan. parahnya di depan penjual gado-gado,” terang ketua RT 24.

“Ini bukan soal banjir kiriman, masalah got yang dibawah trotoar sudah mampet mungkin, sambungnya

Sementara pihak PUPR dalam beberapa wawancara menjelaskan, jika pihaknya akan mengerjakan pembangunan usulan-usulan masyarakat jika anggaran tersedia.

“Yah itu, kita dari pihak PUPR, tetap akan berpatokan anggaran, jika anggaran ada kami kerjakan. kan Sekarang ada kebijakan recofusing,” ujar Karel, Kepala Bidang Prasarana Pupr Bontang.

Ia sepakat jika ada koordinasi dari pihak Komisi III bersama Pupr untuk menentukan kebijakan penganggaran dalam menentukan usulan Prioritas.

“Lebih bagus jika ada (Rakor), biar nanti penjelasan ke Bpkad juga kami ada penjelasan,” tandasnya.

Dalam Batang tubuh APBD 2021 akan mengalami perubahan skema, terkait adanya kebijakan Recofusing.

Ketentuan pelaksanaan refocusing TA 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021. Surat itu berisi tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa TA 2021 untuk penanganan Covid-19. 

Dokumen itu juga ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang dipersamakan.

Tinggalkan Komentar